100 Hari Prabowo-Gibran, Politik Akomdatif Ikut Sumbang Tingginya Kepuasan Publik di Bidang Polkam?
JAKARTA, KOMPAS.com - Survei Litbang Kompas periode Januari 2025 memotret bahwa tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka di bidang politik dan keamanan menjadi yang tertinggi jelang masa 100 hari pertama kerja.
Sebanyak 85,8 persen rersponden dari 1.000 orang yang diwawancara tatap muka merasa puas dengan kinerja Pemerintah di bidang politik dan keamanan (polkam).
"Kepuasan di bidang politik dan keamanan itu paling tinggi 85,8 persen,” kata peneliti Litbang Kompas Andreas Yoga Prasetyo saat memaparkan survei "Evaluasi 100 Hari Pemerintahan Prabowo-Gibran” secara virtual, Senin (20/1/2025).
Bahkan, menurut Andreas, tingkat kepuasan di bidang polkam menjadi yang tertinggi dibanding dengan tiga bidang lainnya. Di antaranya, bidang kesejahteraan sosial 83,7 persen; ekonomi 74,5 persen; dan hukum 72,1 persen.
“Yang menarik adalah di banding dengan bidang lain, politik-keamanan ini memiliki stabilitas kepuasan yang relatif tinggi. Kalau tidak ada gejolak-gejolak politik yang besar politik-keamanan itu relatif tinggi,” ujarnya.
Kemudian, berdasarkan data Litbang Kompas, kerja-kerja bidang politik dan keamanan yang sangat meningkat terkait dengan sikap terbuka memberi kesempatan bagi masyarakat untuk mengawasi dan mengontrol jalannya pemerintah.
Kepuasan pada komponen ini mencapai 83,4 persen atau naik 8,5 persen dari sebelumnya..
Kemudian, menjamin rasa aman warga dari tekanan, ancaman, dan kejahatan baik di dalam maupun luar negeri yang mencapai 77 persen atau naik 6,6 persen dibanding sebelumnya.
Sebanyak 88,6 persen responden juga mengaku puas dengan bagaimana pemerintah membangun sikap menghargai perbedaan. Tingkat kepuasan atas sikap pemerintah ini naik 3 persen.
Lalu, sebanyak 72,5 persen responden menyatakan puas dengan kerja pemerintah menangani konflik antar kelompok, gerakan separatis, dan sebagainya. Angka ini naik 7,4 persen dari sebelumnya.
Selanjutnya, kepuasan di bidang jaminan bebas berpendapat bagi warga mencapai 83,7 persen. Angka ini naik 2,1 persen dari sebelumnya.
Meski menempati posisi paling tinggi, kenaikan tingkat kepuasan di bidang polkam sebenarnya tidak terlalu tinggi jika dibandingkan dengan hasil survei Litbang Kompas periode Juni 2024 atau saat era Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).
Tingkat kepuasan pada bidang politik dan keamanan hanya naik 0,3 persen dari era Jokowi.
Oleh karena itu, Andreas menyebut bahwa kemungkinan terjadi stagnasi politik dari era Jokowi ke era Prabowo.
“Saya membacanya kok malah ini stagnasi politik. Jadi, apa yang didapat Pak Prabowo selama tiga bilan pertama ini relatif sama dengan apa dicapai Presiden Jokowi di bulan Juni 2024,” katanya.
Kenaikan yang kecil tersebut, menurut Andreas, juga bisa menimbulkan pandangan bahwa belum ada kinerja signifikan yang dibuat pemerintahan Prabowo pada tiga bulan awal.
“Dibandingkan warisan stabilitas politik dari Presiden Jokowi, angkanya relatif stagnan. Jadi sebetulnya belum ada gebrakan yang dilakukan Presiden Prabowo dalam tiga bulan ini dalam hal politik dan keamanan,” ujarnya.
Namun, Andreas juga mengatakan, angka kepuasan yang tinggi di bidang politik dan keamanan memperlihatkan bahwa tidak ada gejolak politik.
Dengan kata lain, menurut dia, transisi pemerintahan berjalan mulus. Termasuk, dalam penyusunan kabinet.
Bahkan, pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 juga dinilai berhasil dilaksanakan dengan cukup baik.
“Bulan November ada momentum pilkada serentak. Itu sudah di era Pak Prabowo. Walaupun yang menyelengarakan KPU dan Bawaslu tetapi jaminan keamanan, jaminan penyelenggaraan sehingga orang bebas mencoblos, itukan bagian dari ekspresi demokrasi yang mendapat jaminan di era Prabowo-Gibran,” kata Andreas.
Lebih lanjut, terjaganya stabilitas politik dan keamanan dinilai juga karena keberhasilan Prabowo merangkul berbagai kekuatan politik.
“Sesudah dilantik Prabowo-Gibran harus menysun kabinet dan itu relatif aman dengan merangkul semua, mengakomdasi semua partai politik. Semua ketua umum kemudian menjadi menko (menteri koordinator),” ujar Andreas.
“Itukan salah satu bagian dari strategi politik. Itu berlangsung aman sehingga masyarakat melihat oke juga ini,” katanya melanjutkan.
Keberhasilan merangkul banyak kekuatan politik tersebut, menurut Andreas, yang bisa jadi pemicu apresiasi publik terhadap bidang politik dan keamanan.
Survei Litbang Kompas ini dilakukan melalui wawancara tatap muka dari tanggal 4-10 Januari 2025.
Sebanyak 1.000 responden dipilih secara acak menggunakan metode pencuplikan sistematis bertingkat di 38 provinsi Indonesia.
Tingkat kepercayaan 95 persen dengan margin of error penelitian lebih kurang 3,10 persen dalam kondisi penarikan sampel acak sederhana. Meskipun demikian, kesalahan di luar pemilihan sampel dimungkinkan terjadi.
Survei dibiayai sepenuhnya oleh Harian Kompas (PT. Kompas Media Nusantara).
