15 Bank dan Lembaga Keuangan Pemberi Utang Tanpa Jaminan Terbesar ke Sritex Cs (SRIL)
Bisnis.com, JAKARTA – Mahkamah Agung (MA) menolak kasasi PT Sri Rejeki Isman Tbk (SRIL) atau Sritex dalam perkara pailit yang menimpa perusahaan sejak akhir Oktober 2024 lalu. Dengan penetapan ini, status pailit Sritex telah memperoleh kekuatan hukum tetap alias inkrah.
Putusan kasasi Sritex dibacakan langsung Ketua Majelis Hakim Agung Hamdi pada hari Rabu (18/12/2024). “Tolak,” demikian keterangan yang dikutip dari laman resmi MA, Kamis (19/12/2024).
Pemohonan kasasi adalah SRIL dan tiga entitas anak usahanya antara lain, PT Bitratex Industries, PT Primayudha Mandirijaya, dan PT Sinar Pantja Djaja yang ditetapkan pailit oleh Pengadilan Negeri (PN) pada Pengadilan Niaga Semarang dalam putusan perkara nomor 2/Pdt.Sus-Homologasi/2024/PN Niaga Smg.
Sementara itu, tim kurator telah mengumumkan daftar harta dan tagihan sementara dari perkara kepailitan Sritex dan entitas afiliasinya itu. Total utang yang diajukan mencapai Rp32,63 triliun per 13 Desember 2024.
Tercatat utang tanpa jaminan dari kreditor konkruen diajukan paling besar. Totalnya mencapai Rp24,73 triliun. Sedangkan utang berjaminan alias kreditor separatis mencapai Rp7,2 triliun. Sedangkan sisanya berasal dari kreditor preferen seperti kantor pajak dan karyawan.
Dalam daftar sementara kreditor tanpa jaminan yang dirilis tim kurator per 13 Desember 2024, Citicorp Investment Bank (Singapore) Limited menjadi penagih terbesar dengan klaim sebesar Rp4,43 triliun yang terdiri dari pokok Rp3,47 triliun, bunga Rp950 miliar, dan sisanya denda.
Selanjutnya, ada Bank Negara Indonesia (BBNI) yang mengajukan Rp2,99 triliun, terdiri dari pokok Rp2,7 triliun, bunga Rp293 miliar, dan sisanya adalah denda serta penalti. Tagihan tanpa jaminan lainnya berasal dari PT Bank Central Asia (BCA) sebesar Rp1,41 triliun.
Pinjaman jumbo berikutnya diberikan oleh Citibank N.A Jakarta Branch dengan tagihan Rp1,92 triliun dengan pokok utangnya mencapai Rp952 miliar. Sedangkan utang tanpa jaminan terbesar ke-5 berasal dari Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (Indonesia Eximbank) dengan tagihan yang diajukan Rp1,13 triliun.
Tagihan ini sendiri masih bersifat sementara. Kurator akan melakukan pencocokan utang dengan buku milik perusahaan. Selanjutnya, hakim akan mengesahkan utang yang diakui untuk dibayarkan berdasarkan aset yang dimiliki.
UU Kepailitan dan PKPU mengatur bahwa dalam putusan pengadilan suatu debitur dinyatakan pailit, maka harus diangkat kurator dan seorang hakim pengawas yang ditunjuk dari hakim pengadilan. Pemberesan harta pailit bisa dilakukan oleh kurator sejak tanggal putusan diucapkan, meskipun ada upaya hukum dalam bentuk kasasi atau peninjauan kembali (PK).
Pada Pasal 91, UU mengatur bahwa semua penetapan mengenai pengurusan dan/atau pemberesan harta pailit ditetapkan oleh pengadilan dalam tingkat terakhir kecuali UU menentukan lain.
Setelah upaya penjualan harta pailit dilakukan, kurator wajib menyusun suatu daftar pembagian. Hakim pengawas harus dimintai persetujuan atas daftar pembagian yang memuat rincian penerimaan dan pengeluaran termasuk upah kurator, jumlah yang dicocokkan dari tiap-tiap piutang, serta bagian yang wajib diterimakan kepada kreditur.
