300 RW Masih Rentan Banjir, Alokasi Anggaran Ketahanan Bencana di Jakarta Dinilai Belum Optimal
JAKARTA, KOMPAS.com - Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) DPRD Jakarta menyebut alokasi anggaran ketahanan bencana di Jakarta belum optimal.
"Kami mempertanyakan komitmen anggaran pada program ketahanan bencana yang dinilai belum optimal," ujar anggota DPRD Fraksi PDI-P Chicha Koeswoyo saat rapat paripurna di Gedung DPRD Jakarta, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Senin (11/11/2024).
Hal itu dibuktikan karena masih terdapat 300 Rukun Warga (RW) yang masih rentan terdampak banjir setiap tahunnya sejak 2019.
"Jakarta sangat rentan terhadap bencana banjir, karena menurut catatan kami masih terdapat setidaknya 300 RW yang terdampak banjir setiap tahunnya sejak tahun 2019," ujarnya.
Padahal, Pemprov menyebut belanja daerah difokuskan untuk mendukung Jakarta sebagai kota bisnis global dan mengatasi isu-isu fundamental seperti ketahanan bencana, mobilitas, emisi, dan akses air bersih.
Di sisi lain, Fraksi PDI-P mendukung program penyediaan rumah pompa di titik-titik rawan banjir dan dilanjutkannya program normalisasi Sungai.
"Program itu bisa diwujudkan dengan dialokasikannya anggaran yang memadai dan prioritas yang jelas pada proyek infrastruktur anti-banjir sangat diperlukan," ucapnya.
Selain rumah pompa, Fraksi PDI-P juga mendukung prioritas APBD 2025 untuk penyediaan hunian layak bagi warga kurang mampu.
"Karena jumlah Masyarakat yang memiliki hunian layak di Jakarta kurang dari 40 persen. Ini tentu ironis mengingat tujuan Jakarta yang ingin menjadi kota global," ucapnya.
Fraksi PDI-P berharap Pemprov mempercepat pembangunan rumah susun untuk warga yang berpenghasilan rendah.
