7 Eks Caleg KIM Plus Dukung Pramono-Rano, Sekjen Golkar: Tidak Mengkhawatirkan, Mereka Caleg Tak Terpilih
JAKARTA, KOMPAS.com - Sekjen Partai Golkar Muhammad Sarmuji menyebutkan, Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus tidak merasa khawatir soal tujuh eks caleg dari sejumlah partai di KIM Plus yang memberikan dukungan kepada Pramono Anung-Rano Karno pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Jakarta 2024.
"Sebenarnya ini tidak juga terlalu dikhawatirkan berlebihan karena mereka adalah caleg yang tidak terpilih di pemilu legislatif 2024 kemarin," ungkap Sarmuji dalam program Kompas Petang, dikutip dari video YouTube Kompas TV, Kamis (31/10/2024).
Sarmuji mengungkapkan, total suara yang didapat dari ketujuh eks caleg yang tidak terpilih itu tidak lebih dari 50.000 suara.
Karena itu, ia merasa dukungan ketujuh eks caleg itu tidak terlalu berpengaruh.
"Jadi kalau mereka (tujuh eks caleg dari KIM Plus yang dukung Pramono-Rano) tadi mengatakan ingin meneruskan suara konstituennya, ya kira-kira meneruskan suara yang sedikit itu," kata Sarmuji.
"Sementara yang jauh lebih banyak, seluruh caleg-caleg yang lain masih dalam satu barisan, dalam barisan Ridwan Kamil-Suswono," imbuhnya.
Sebelumnya diberitakan, sebanyak tujuh eks caleg dari partai yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus menyatakan dukungannya kepada pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta nomor urut 3, Pramono Anung-Rano Karno pada Pilkada Jakarta 2024.
Mereka adalah Muhammad Ishaq dan Abdul Hakim dari PPP, Nafiudin dari Nasdem, Ahmad Faisal asal PSI, Riko dari PAN, Ahmad Syukri dan Okto Fudin dari PKB.
"Kami ini mantan-mantan caleg pada Pileg 2024. Nah, prinsipnya, kami ini meneruskan aspirasi yang pada Pileg kemarin memilih kami. Bahwa sebagian besar itu menitipkan amanat suaranya untuk membantu memenangkan Pak Pram dan Bang Doel," kata Ahmad Syukri, eks caleg dari PKB, di Cipete, Jakarta Selatan, Kamis (31/10/2024).
Syukri mengatakan, dukungan ketujuh eks caleg dari partai yang tergabung dalam KIM itu tanpa sepengetahuan partai mereka masing-masing.
"Begini ya, kalau setiap keputusan kan pasti ada pro dan kontra. Kalau ada sanksinya ya saya kira itu pasti ada. Cuma kan nanti kita pasti dipanggil dan itu akan kami berikan penjelasan," tambah dia.
