Ada 110 Ribu Anak Tak Lolos Jadi Penerima KJP-KJMU, Disdik Diminta Biayai
Sebanyak 110 ribu lebih penerima KJMU (Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul) dan KJP (Kartu Jakarta Pintar) tidak lolos tahap dua untuk menjadi penerima KJMU dan KJP Tahun 2024. Untuk mengakomodir yang tidak lolos. Anggota Komisi E DPRD Jakarta, Abdul Azis meminta jangan sampai ada anggaran yang ditahan untuk pendidikan.
Kepala Pusat Pelayanan Pendanaan Personal dan Operasional Pendidikan (P4OP) Dinas Pendidikan DKI Jakarta, Waluyo, saat rapat bersama Komisi E DPRD Jakarta, Senin (23/12/2024) menjelaskan Disdik Jakarta membutuhkan Rp 320 miliar untuk bisa membiayai 110 ribu lebih KJPMU dan KJP yang tak lolos tahap dua. Dia merinci penerima KJP Plus yang tidak lolos tahap dua ada 109.274, dan KJMU 735.
"Angka Rp 320 miliar sekian ini didapat dari alokasi yang sekarang ini, apa namanya, kan hanya untuk 523.622 sedangkan hasil pendataan tadi yang sesungguhnya masuk persyaratan atau lolos persyaratan itu adalah 669.716 siswa. Sehingga total dana yang dibutuhkan Rp 1.545.000.000.000,00 sekian. Sedangkan alokasi anggaran yang sudah tersedia yang di dalam PPA 2024 kemarin untuk tahap kedua adalah Rp 1.225.000.000.000,00," kata Waluyo di gedung DPRD Jakarta.
Dalam kesempatan yang sama, Abdul Azis meminta jangan ada anggaran yang dihemat untuk pendidikan. Sebab pendidikan kata Azis merupakan masa depan negara.
"Kita di sini bukan untuk menghemat anggaran, keluarkan anggaran semuanya untuk pendidikan. Jangan mikirnya menghemat anggaran, ini jauh lebih penting buat masa depan negara kita. Itu yang harus sama-sama kita ketahui," kata Azis.
"Saya nangis Bu/Pak, mendengar begitu keluhan yang banyak yang saya cek langsung memang orang yang butuh tapi mereka diberhentikan. Ini di mana logika kita apalagi kita Pemda DKI Jakarta Pak/Bu, setiap kali kita kunjungan ke daerah-daerah dipuji-puji sebagai daerah yang anggarannya paling besar," lanjutnya.
Abdul Azis menyampaikan APBD Jakarta Rp 91 triliun paling besar dibandingkan dengan daerah lainnya. Dia mengaku malu apabila APBD Jakarta besar namun anggaran pendidikannya dikurangi.
"Rp 91 triliun Pak kalau kita ke daerah dan berita ini menjadi viral bahwa KJP-KJP di DKI Jakarta dibatalkan, mau taruh di mana wajah kita, malu saya ke daerah-daerah. Rp 91 triliun mengurangi anggaran pendidikan untuk orang miskin ribuan malah," ujarnya.
