Ada Penolakan, TNI Tak Masalah jika Kerja Sama dengan Kampus Batal
JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI, Brigjen Kristomei Sianturi, menegaskan pihaknya tidak masalah apabila kerja sama yang disepakati TNI dan pihak kampus atau universitas kemudian batal karena ada berbagai penolakan dari Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) atau akademisi.
"Tidak ada masalah. Kan kerja sama itu antara kedua pihak. Antara rektorat dengan TNI. Kalau salah satu pihak tidak menyetujui, ya tidak jadi kerja sama namanya," kata Kristomei, saat ditemui di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Rabu (9/4/2025).
Ia mengaku sadar bahwa penolakan tersebut didasari oleh adanya kekhawatiran militerisasi di kampus.
Namun, menurut dia, ketakutan yang demikian justru tidak berdasar dan berlebihan.
Sebab, ia menyatakan bahwa kerja sama kampus dan TNI bukanlah hal baru.
"Jadi, menurut saya, kalau ada yang bilang, ‘wah nanti ada militerisasi, blablabla’, itu ketakutan atau kekhawatiran tidak berdasar. Harus lebih dipertimbangkan. Harus ada kajian akademiknya," ucap Kapuspen.
Oleh sebab itu, Kristomei mempertanyakan apakah ada kajian bahwa masuknya TNI ke kampus bakal menyebabkan munculnya militerisasi dalam dunia akademik.
Ia mengeklaim kerja sama TNI dan kampus hanya sebatas wawasan kebangsaan, bela negara, kedisiplinan, dan tentang geopolitik, bukan dalam rangka militerisasi.
"Dan mohon maaf ya, itu (kerja sama) tidak terbatas bahwa hanya TNI yang masuk kampus. Saya mantan wakil gubernur Akademi Militer. Kita melakukan seminar-seminar, focus group discussion, juga mengundang para mahasiswa, baik mahasiswa S1, S2, S3, untuk kita seminar, sama-sama berdiskusi," ujar Kristomei.
"Kan tidak ada salahnya. Dalam batas lingkungan akademik. Nah gitu kan," tambah dia.
Diberitakan sebelumnya, sebuah nota kesepahaman antara Universitas Udayana (Unud) dan TNI Angkatan Darat yang ditandatangani pada 5 Maret 2025 mengundang sorotan publik.
Bertajuk "Sinergitas di Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Ilmu Pengetahuan, dan Teknologi", kerja sama ini dimaknai oleh pihak yang terkait sebagai usaha untuk memperkuat peran institusi pendidikan dalam membangun karakter kebangsaan.
Namun, tak butuh waktu lama bagi publik, khususnya kalangan mahasiswa dan pengamat, untuk mengajukan pertanyaan mengenai fokus dan motivasi dari langkah yang diambil TNI dan Unud.
Menanggapi hal tersebut, Rektor Universitas Udayana I Ketut Sudarsana menyatakan bahwa kerja sama tersebut merupakan kelanjutan dari Nota Kesepahaman antara Kemendikbudristek dan TNI pada Oktober 2023.
Tujuan utamanya adalah mewujudkan sinergi dalam peningkatan kualitas pendidikan nasional.
"Kami ingin meluruskan bahwa kerja sama ini tidak akan mengintervensi ruang akademik atau kebebasan berpikir di kampus. Seluruh program kerja sama akan bersifat edukatif, terbuka, dan partisipatif," kata Sudarsana, pada laman resmi Unud, Senin (31/3/2025).
