Ahok Tolak Wacana Gubernur Dipilih DPRD Sebab Ogah Balik Seperti Orba
Mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok menolak wacana kepala daerah dipilih oleh DPRD. Ketua DPP PDIP ini mengatakan pemilihan kepala daerah lewat DPRD pernah dilakukan saat Orde Baru di bawah rezim Presiden ke-2 Soeharto.
"Kan dari dulu saya tolak. Iya dong. Alasan paling penting kan kita harus mengalami zaman Orde Baru. Hasilnya apa? Rakyat kan cuma jadi penonton, nggak peduli," kata Ahok di Balai Kota Jakarta, Selasa (31/12/2024).
Dia mengatakan pemilihan kepala daerah lewat DPRD juga rawan politik uang. Dia mengatakan anggota DPRD atau pimpinan partai bisa disuap atau diancam agar memilih calon tertentu.
"Kita cuma deal-deal-an sesama ketua umum partai. Deal-deal-an juga bisa pakai duit juga. Oknum DPRD dibagi, diatur atau diancam untuk pilih orang tertentu yang sudah ditentukan. Kita pernah ngalamin kok, zaman Orde Baru kok. Mungkin kalian masih kecil pada waktu itu ya," ucap Ahok.
Sebelumnya, wacana kepala daerah dipilih oleh DRPD mencuat lagi usai dibicarakan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam sambutannya di HUT ke-60 Golkar, Kamis (12/12/2024). Dia bicara perlunya perbaikan sistem pemilihan.
"Menurut saya, kita harus perbaiki sistem kita, dan kita tidak boleh malu untuk mengakui bahwa kemungkinan sistem ini terlalu mahal, dari wajah yang menang pun saya lihat lesu juga, yang menang lesu, apalagi yang kalah," ujarnya.
Prabowo mencontohkan negara tetangga, Malaysia, Singapura, dan India, yang hanya memilih anggota DPRD. Setelah itu, DPRD-lah yang memilih kepala daerah. Tiga negara yang dicontohkan Prabowo itu menganut sistem parlementer.
"Saya lihat negara tetangga kita efisien, Malaysia, Singapura, India, sekali milih anggota DPRD, ya sudah DPRD itulah milih gubernur atau bupati," ujar Prabowo.
