AHY: Satgas Anti-Mafia Tanah Tidak Tebang Pilih, Tindak Tegas Siapa Pun
Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Penyelesaian Tindak Pidana Pertanahan Tahun 2024 yang ditandai dengan pemukulan gong pada Kamis (14/11/2024), di Grand Mercure Kemayoran, Jakarta.
Dalam sambutannya, AHY menyampaikan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menunjukkan komitmen menyelesaikan persoalan pertanahan, dengan tidak tebang pilih dalam proses penyelesaiannya.
"Satgas Anti-Mafia Tanah yang pagi, siang, malam berupaya untuk mengungkap kejahatan, untuk menghadirkan keadilan bagi masyarakat, dari satu daerah ke daerah yang lain. Kasusnya ada yang serupa, ada yang berbeda, tapi yang jelas semangat kita sama, kita tidak pick and choose," tegas AHY, dalam keterangan tertulis, Jumat (15/11/2024).
"Kita tidak tebang pilih, tindak tegas siapa pun yang terlibat," sambungnya.
Lebih lanjut, ia menjelaskan spektrum kejahatan pertanahan sangatlah kompleks, mulai dari skala kecil hingga skala besar. AHY menuturkan ada yang kelasnya amatir.
"Ada juga yang kelasnya sudah kelas internasional dan sudah well organized dan ini yang tentunya jauh lebih rumit, melibatkan banyak pihak dan tidak menutup kemungkinan melibatkan pihak internal baik di tubuh birokrasi Kementerian ATR/BPN maupun di lembaga atau kementerian lain yang harus kita bersihkan juga," ucap AHY.
Melihat persoalan pertanahan yang kompleks, AHY menyebut diperlukan kerja sama dan kolaborasi antar Kementerian/Lembaga (K/L). Ia mengatakan pihaknya siap melayani semua dan tentunya berharap ATR/BPN menjadi bagian yang tidak terpisahkan untuk pembangunan Indonesia ke depan.
Sejalan dengan hal tersebut, Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid berharap akan ada langkah konkret yang lebih terukur. Menurutnya, rakor ini jangan sampai berhenti pada level pidato, tapi kemudian melahirkan aksi yang konstruktif dan dinamis serta bisa diukur di tahun depan.
Ia mengakui, untuk melahirkan aksi yang konstruktif, Kementerian ATR/BPN tidak bisa bekerja sendiri.
"Mohon dibantu karena ini kerja berat, kami tidak mungkin bisa bekerja sendiri karena itu kolaborasi dan partisipasi dari aparatur keamanan, aparatur hukum, dan aparatur pertahanan menjadi penting, menjadi urgent, dan signifikan," ungkap Nusron.
Sebagai informasi, Nusron turut didampingi oleh Wakil Menteri ATR/Kepala BPN Ossy Dermawan serta sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama Kementerian ATR/BPN. Turut hadir, Kepala BIN Muhammad Herindra; Jaksa Agung RI ST Burhanuddin; Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin; Wakil Menteri Pertahanan Donny Ermawan Taufanto; Mahkamah Agung yang diwakili Ketua Kamar Pidana MARI Prim Haryadi; dan Kapolri yang diwakili Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Wahyu Widada.
Saksikan juga video Menteri AHY Pastikan Kawal Proyek Tol Mengwi-Gilimanuk yang Mangkrak
[Gambas Video 20detik]
