Akhir Perjalanan 20 Tahun Jokowi Bersama PDI-P
JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) resmi memecat Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) dari keanggotaan partai.
Pemecatan Jokowi diumumkan oleh Ketua DPP Bidang Kehormatan PDI-P Komarudin Watubun pada Senin (16/12/2024).
Komarudin mengatakan, pemecatan Jokowi dari keanggotaan PDI-P tertuang dalam dalam Surat Keputusan (SK) nomor 1649/KPTS/DPP/XII/2024 yang ditetapkan pada 14 Desember 2024 dan ditandatangani oleh Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri dan Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI-P Hasto Kristiyanto.
“Menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan, memutuskan, menetapkan, satu memberi sanksi organisasi berupa pemecatan kepada Joko Widodo dari keanggotaan PDI-P,” ujar Komarudin, Senin (16/12/2024).
Jokowi dinilai telah melakukan pelanggaran berat karena melanggar Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ ART) Partai Tahun 2019 serta Kode Etik dan Disiplin Partai.
Sebab, melawan terang-terangan terhadap keputusan DPP Partai terkait dukungan Calon Presiden dan Wakil Presiden pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD yang diusung oleh PDI-P pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024, dan mendukung Calon Presiden dan Wakil Presiden dari partai politik lain (Koalisi Indonesia Maju).
Kemudian, Jokowi juga disebut telah menyalahgunakan kekuasaan untuk mengintervensi Mahkamah Konstitusi (MK) yang menjadi awal rusaknya sistem demokrasi, sistem hukum, dan sistem moral-etika kehidupan berbangsa dan bernegara merupakan pelanggaran etik dan disiplin Partai.
Dengan adanya keputusan tersebut, perjalanan politik Jokowi bersama PDI-P berakhir setelah 20 tahun bersama.
Jokowi diketahui meniti karier politik di pemerintahan bersama PDI-P, mulai dari menjadi Wali Kota Solo dua periode hingga Presiden RI dua periode.
Pria yang meraih gelar S1 dari Fakultas Kehutanan Universitas Gajah Mada (UGM) Yogyakarta ini bergabung dengan PDI-P pada tahun 2004.
Pengusaha mebel tersebut lantas memutuskan maju menjadi calon Wali Kota Solo pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kota Solo pada 2005.
Berpasangan dengan FX Hadi Rudyatmo, Jokowi memenangkan Pilkada Solo dan dilantik menjadi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Solo periode 2005-2010.
Jokowi kembali dilantik menjadi Wali Kota Solo periode 2010-2015, setelah kembali memenangkan kontestasi Pilkada Solo.
Pada kesempatan kedua tersebut, Jokowi kembali bersama dengan FX Rudy.
Dua tahun menjabat untuk periode keduanya sebagai Wali Kota Solo, Jokowi diboyong ke Jakarta. Dia dipercaya maju sebagai calon Gubernur DKI Jakarta pada Pilkada DKI tahun 2012.
Saat itu, Jokowi dipasangkan dengan mantan Bupati Belitung Timur Basuki Tjahaja Purnama atau yang karib disapa Ahok yang merupakan kader Partai Gerindra.
Didukung oleh PDI-P dan Gerindra, pasangan Jokowi-Ahok akhirnya memenangkan Pilkada DKI yang berlangsung dua putaran.
Pada putaran pertama, Jokowi-Ahok berhadapan dengan pasangan Fauzi Bowo (Foke)-Nachrowi Ramli yang diusung Demokrat, Partai Amanat Nasional (PAN), Hanura, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Bulan Bintang (PBB), PKNU dan PMB.
Kemudian, pasangan Hidayat Nur Wahid-Didik J Rachbini yang diusung Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Lalu, Alex Noerdin-Nono Sampono yang diusung Golkar, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Damai Sejahtera (PDS) dan sejumlah partai kecil lainnya.
Selanjutnya, ada dua paslon dari jalur independen, yakni Hendardji Soepandji-Ahmad Riza Patria dan Faisal Basri-Biem Triani Benjamin.
Pada putaran pertama, Jokowi-Ahok meraih 1.847.157 suara atau sebesar 42,60 persen.
Kemudian, pada putaran kedua, Jokowi-Ahok berhasil mengalahkan Foke-Nachrowi. Kemudian, dilantik menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta periode 2012-2017.
Saat itu, Jokowi-Ahok mendapatkan 2.472.130 suara atau 53,82 persen. Sedangkan Foke-Nachrowi mendapatkan 2.120.815 atau 46,18 persen.
Belum genap lima tahun menjalankan amanah sebagai Gubernur DKI, Jokowi diusung PDI-P menjadi calon presiden (capres) pada Pemilihan Presiden 2014.
Saat itu, PDI-P yang sudah selama 10 tahun menjadi oposisi dari pemerintahan Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) memberikan kepercayaan pada Jokowi untuk memenangkan Pilpres 2024.
Gubernur DKI yang terkenal kerap “blusukan” itu akhirnya dipasangkan dengan Jusuf Kalla (JK) sebagai calon wakil presidennya.
Hasilnya, Jokowi naik menjadi Presiden ke-7 RI setelah berhasil memenangkan Pemilihan Pilpres 2014. Pasangan Jokowi-JK berhasil mengalahkan pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa.
Diusung oleh gabungan PDI-P, PKB, Nasdem, Hanura, dan PKPI, Jokowi-JK berhasil memeroleh 70.997.833 suara atau 53,15 persen dari suara nasional.
Sementara itu, Prabowo-Hatta yang diusung Partai Gerindra, Golkar, PAN, PPP, PKS, dan PBB memeroleh 62.576.444 suara atau 46,85 persen suara nasional.
Jokowi yang maju kembali pada Pilpres 2019 membuktikan bahwa rakyat masih menginginkannya menjadi pemimpin untuk lima tahun berikutnya.
Berpasangan dengan Ma’ruf Amin, Jokowi yang diusung oleh PDI-P, Golkar, PKB, PPP, Nasdem, Hanura, dan PKPI memeroleh suara mencapai 85.607.362 atau 55,50 persen suara nasional.
Menariknya, pada kontestasi periode kedua ini, Jokowi kembali mengalahkan Prabowo Subianto yang kali ini berpasangan dengan Sandiaga Uno. Pasangan yang diusung Partai Gerindra, PAN, Demokrat, dan PKS memeroleh 68.650.239 atau 44,50 persen suara nasional.
Namun, hubungan Jokowi dan PDI-P mulai tercium merenggang pada Pilpres 2024. Bahkan, berujung pada tidak diakuinya Presiden ke-7 RI itu sebagai bagian dari PDI-P.
PDI-P pada Pilpres 2024 diketahui mengusung kader mereka Ganjar Pranowo sebagai calon presiden.
Jokowi hadir saat Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri mengumumkan Ganjar sebagai capres di Istana Batu Tulis, Bogor, Jawa Barat pada 21 April 2023.
Saat itu, Ganjar bahkan diketahui satu mobil bersama Jokowi setelah pengumuman di Istana Batu Tulis, Bogor.
Keesokan harinya, Ganjar juga diketahui mendampingi Jokowi melakukan shalat Idul Fitri di Masjid Raya Sheikh Zayed, Surakarta, Jawa Tengah pada 22 April 2023.
Tetapi, seiring berjalannya proses Pilpres 2024, hubungan Jokowi dan PDI-P mulai renggang. Terutama, setelah putra sulung Jokowi, Gibran Rakabuming Raka maju sebagai calon wakil presiden (cawapres) dari Prabowo Subianto.
Pengusungan Gibran diumumkan Ketua Umum Partai Golkar ketika itu, Airlangga Hartarto dalam Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Golkar pada 21 Oktober 2023.
Berselang satu hari, Prabowo Subianto selaku calon presiden (capres) pun mengumumkan Gibran sebagai cawapres yang akan mendampinginya maju pada Pilpres 2024.
"Baru saja Koalisi Indonesia Maju (KIM) yang terdiri dari delapan partai politik, yang dihadiri lengkap oleh ketum masing-masing dan sekjen masing-masing kita telah berembug secara final, secara konsensus, seluruhnya sepakat mengusung Prabowo Subianto sebagai capres Koalisi Indonesia Maju untuk 2024-2029 dan saudara Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden," kata Prabowo dalam jumpa pers di kediamannya, Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan pada 22 Oktober 2023.
Padahal, pada 17 Oktober 2023, PDI-P mengumumkan Mahfud MD sebagai cawapres yang akan mendampingi Ganjar pada Pilpres 2024.
Hingga akhirnya, pasangan Ganjar-Mahfud yang diusung PDI-P bersama Hanura dan Perindo kalah dari pasangan Prabowo-Gibran pada Pilpres 2024.
Puncaknya, Ketua Bidang Kehormatan DPP PDI-P Komarudin Watubun menyebut bahwa Jokowi bukan lagi bagian dari PDI-P.
Hal itu disampaikan Komarudin saat ditanya status Jokowi sebagai kader PDI-P setelah Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan menolak permohonan sengketa hasil Pilpres 2024 pasangan calon (paslon) nomor urut 3 Ganjar Pranowo-Mahfud MD.
"Ah, orang (Jokowi) sudah di sebelah sana, bagaimana mau dibilang bagian masih dari PDI Perjuangan? Yang benar saja," kata Komarudin ditemui di Kantor DPP PDI-P, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta pada 22 April 2024.
Selain itu, Komarudin mengatakan, Gibran juga sudah tidak lagi menjadi bagian dari PDI-P.
Menurut Komarudin, keputusan partai mencoret Gibran sebagai kader sudah berlaku sejak resmi menjadi cawapres mendampingi Prabowo Subianto.
Kemudian, Jokowi juga tidak diundang saat PDI-P menggelar Rapat Kerja Nasional (Rakernas) ke-5 pada 24-26 Mei 2024.
Saat itu, sejumlah alasan berbeda dikemukakan elite partai berlambang banteng moncong putih ini terkait tidak diundangnya Presiden Jokowi dalam rakernas.
Salah satunya dari Ketua DPP PDI-P Djarot Saiful Hidayat. Dia menyebut bahwa Jokowi tidak diundang karena melihat padatnya jadwal presiden. Alasan yang sama juga jadi alasan PDI-P tak mengundang Wakil Presiden Ma’ruf Amin.
Jokowi juga diketahui tidak menghadiri peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-52 PDI-P pada 10 Januari 2024. Saat itu, dia melakukan kunjungan kenegaraan ke Filipina dan bertemu dengan Presiden Ferdinand Marcos Jr.
Saat hubungannya terlihat renggang dengan PDI-P, Jokowi beberapa kali dirumorkan bergabung dengan Partai Golkar karena kedekatannya dengan partai berlambang pohon beringin tersebut.
Nama Jokowi sempat disebut bakal menjadi kandidat Ketua Umum Partai Golkar setelah Airlangga Hartarto secara mengejutkan mundur pada 10 Agustus 2024.
Namun, rumor tersebut terbantahkan dengan terpilihnya Bahlil Lahadalia secara aklamasi sebagai Ketua Umum Partai Golkar dalam Musyawarah Nasional (Munas) XI Partai Golkar yang digelar 20-21 Agustus 2024.
Kemudian, Jokowi juga sempat dirumorkan bakal masuk dalam struktur kepengurusan Golkar periode 2024-2029. Bahkan, diisukan bakal menjadi Dewan Pembina Partai Golkar.
Namun, lagi-lagi rumor itu terbantahkan karena tidak ada nama Jokowi dibacakan Bahlil saat mengumumkan struktur kepengurusan partainya di Kantor Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar, Jakarta pada Kamis, 7 November 2024.
"Sampai dengan hari ini, kami menyampaikan bahwa nama Bapak Presiden ke-7 yaitu Bapak Presiden Jokowi tidak dalam kepengurusan, baik dewan kehormatan, dewan pembina maupun dalam struktur. Termasuk, Mas Wapres (Gibran),” kata Bahlil.
Bahlil memercayakan posisi Dewan Pembina Partai Golkar kepada Agus Gumiwang Kartasasmita.
“Dewan Kehormatan Partai Golkar, ketua Ir., H. Aburizal Bakrie. Dewan etik, ketua Prof M. Hatta. Kemudian, mahkamah partai, ketua Freddy Latumahina,” ujar Bahlil.
“Saya pasti membacakan ini dan semua orang lagi menunggu, dewan pembina partai Golkar, Agus Gumiwang Kartasasmita,” katanya melanjutkan.
Rumor pemecatan Jokowi kembali mengemuka usai PDI-P menggelar konferensi pers mengenai rencana pemecatan 27 kader partai.
Saat itu, Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI-P Hasto Kristiyanto tidak menjawab tegas ketika ditanya apakah Jokowi beserta putranya Gibran Rakabuming Raka dan menantunya Bobby Nasution termasuk dalam 27 kader yang akan dipecat tersebut.
Namun, Hasto menegaskan bahwa Jokowi beserta Gibran dan Bobby, bukan lagi menjadi bagian dari PDI-P.
"Saya tegaskan kembali bahwa Pak Jokowi dan keluarga sudah tidak lagi menjadi bagian dari PDI Perjuangan," kata Hasto dalam konferensi pers di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta pada Rabu, 4 Desember 2024.
Hasto menyampaikan bahwa partai telah menilai jika praktik-praktik politik yang dijalankan Jokowi dan keluarganya sudah tidak lagi sejalan dengan cita-cita Partai yang telah diperjuangkan sejak masa Bung Karno.
"Sehingga itulah yang terjadi, dan kemudian kita melihat bagaimana ambisi kekuasaan ternyata juga tidak pernah berhenti," ujarnya.
