Aktivis Ini Yakin Pemerintahan Prabowo Hati-hati Terapkan PPN 12%
Aktivis Gerakan Mahasiswa 1998, Haris Rusly Moti, menyebutkan pemerintahan Prabowo Subianto tak antikritik terkait kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) dari 11 menjadi 12 persen pada 2025. Ia menyebutkan semua masukan dari unsur masyarakat akan didengar untuk menindaklanjuti kebijakan itu.
"Pemerintahan Prabowo tidak antikritik. Pemerintahan Prabowo terbuka terhadap pandangan dan masukan dari berbagai unsur masyarakat sipil terkait penerapan PPN 12%. Saya yakin kritik dan masukan dari unsur ormas kemasyarakatan agama seperti MUI, KWI, PGI, pengusaha, serta para intelektual dan ekonom terkait penerapan PPN 12% pasti dipertimbangkan oleh pemerintahan Prabowo," kata Haris dalam keterangannya tertulis, Jumat (27/12/2024).
Haris mengatakan saat ini dunia menghadapi situasi geopolitik ‘saling kunci’ antara negara-negara blok barat yang dipimpin USA dan Uni Eropa versus China dan Rusia. Dampaknya, menurut dia, adalah ambruknya konsensus pasar bebas yang telah sekian lama jadi mekanisme perdagangan global.
"Free trade atau pasar bebas maupun free investment berubah menjadi ‘friendshoring’. Peradangan pasar bebas berubah jadi perdagangan antar-sesama negara se-blok atau se-sekutu atau se-poros geopolitik," ujar Haris.
"Situasi saling kunci geopolitik tersebut yang membuat ekonomi global diramal suram di 2025. Mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyebut situasi global tersebut ‘komplex’ dan ‘complicated’, rumit dan ruwet," katanya.
Haris mengatakan, di Indonesia, siapa pun yang berkuasa pasti menghadapi putusan sulit dengan ruang pilihan kebijakan yang terbatas. Ia mengatakan naiknya PPN bukan merupakan inisiasi Prabowo Subianto, melainkan pemerintah saat ini berupaya untuk bertanggung jawab atas UU yang telah ditentukan.
"Terkait kebijakan PPN 12% ini sendiri, memang bukan kebijakan yang diproduksi di era pemerintahan Prabowo. Namun, pemerintahan Prabowo tidak cuci tangan dan tetap bertanggung jawab. Saya kira bukanlah karakter Presiden Prabowo untuk menyalahkan masa lalu setiap menghadapi masalah dan tantangan," kata Haris.
"Saya yakin dalam penerapannya pemerintahan Prabowo sangat penuh kehati-hatian. Kita tidak memaksakan agar kebijakan PPN 12% ini diterima oleh seluruh rakyat dan dunia usaha," tambahnya.
Ia menyebutkan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad juga mengingatkan bahwa kebijakan PPN 12% jangan sampai memperlemah ekonomi dan daya beli masyarakat menengah ke bawah. Ia pun menegaskan jika penerapan PPN diutamakan untuk komponen pajak barang mewah.
"Saya yakin pemerintahan Prabowo sangat hati-hati dalam membuat kategorisasi terkait komponen barang mewah yang dikenakan PPN 12%. Sehingga daya beli ekonomi rakyat tidak terganggu," ujar Haris.
"Saya berharap perbedaan pandangan terkait penerapan PPN 12% tersebut tidak melunturkan semangat persatuan dan kebersamaan dalam membangun ekonomi nasional. Saya berharap kita sama sama menjaga agar bangsa kita dijauhkan dari dampak negatif, baik ekonomi maupun politik, akibat pertikaian geopolitik yang diperkirakan memanas di tahun 2025," imbuhnya.
Lihat Video Mahasiswa Demo di Patung Kuda Jakpus, Tolak Kenaikan PPN 12%
[Gambas Video 20detik]
