Ancaman Semakin Blur, Ide Dewan Pertahanan Nasional Dianggap Tepat
JAKARTA, KOMPAS.com - Ancaman terhadap pertahanan negara semakin kompleks, menciptakan kondisi di mana batas antara ancaman militer dan non-militer semakin kabur.
Istilah blur dan blend kini muncul sebagai gambaran dari ancaman modern yang memerlukan pendekatan lebih kolaboratif dari sebelumnya.
Perpaduan antara kekuatan sipil dan militer diharapkan mampu menjawab ancaman keamanan dan pertahanan yang tak lagi sederhana.
Kepala Pusat Intermestic and Diplomatic Engagement (CIDE) Universitas Paramadina, Anton Aliabbas, menilai langkah Kementerian Pertahanan buat membentuk Dewan Pertahanan Nasional (DPN) sebagai upaya penting menghadapi kondisi ini.
Ia menyebut DPN menjadi jembatan bagi kolaborasi antara elemen militer dan sipil dalam menciptakan pertahanan nasional yang lebih kuat dan adaptif.
“Saat ini, ancaman sudah ‘blend’ dan ‘blur’. Sulit memisahkan mana ancaman militer, mana non-militer," kata Anton saat dihubungi Kompas.com pada Senin (11/11/2024).
Anton menyoroti konsep pertahanan nasional yang kini tak lagi cukup mengandalkan kekuatan militer saja.
Menurutnya, kolaborasi sipil-militer menjadi kebutuhan strategis.
Ketika ancaman siber, terorisme, dan krisis ekonomi global berpotensi memengaruhi stabilitas keamanan nasional, kehadiran peran sipil dan keahlian di berbagai sektor semakin relevan dalam mendukung pertahanan.
"Karena kompleksitas ancaman ini, keterpaduan antara sipil dan militer sangat dibutuhkan,” ujar Anton.
Langkah Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin dalam mengaktifkan kembali DPN, menurut Anton, patut diapresiasi sebagai upaya memperkuat kebijakan pertahanan.
Sjafrie dianggap memahami pentingnya kolaborasi tersebut, terutama dengan pengalamannya di dunia militer yang membuatnya melihat perlunya sinergi lintas sektor dalam pertahanan nasional.
“Ketika Menhan Sjafrie Sjamsoeddin mencoba menghidupkan kembali DPN, ini sebuah langkah maju. Ia memahami pentingnya kolaborasi karena memang tantangan pertahanan saat ini tidak bisa lagi diselesaikan oleh militer saja,” ucap Anton.
Sebelumnya diberitakan, Menteri Pertahanan (Menhan) RI Sjafrie Sjamsoeddin berencana membentuk Dewan Pertahanan Nasional untuk memperkuat pertahanan negara.
Hal ini ia sampaikan sebagai pengarahan kepada jajaran pejabat eselon I, II, dan III Kementerian Pertahanan RI di Kampus Universitas Pertahanan (Unhan), Sentul, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Rabu (30/10/2024).
"(Ada rencana) membentuk Dewan Pertahanan Nasional, yang melihat aspek pertahanan dari paradigma yang heterogen, bukan homogen,” kata Kepala Biro Hubungan Masyarakat Sekretariat Jenderal Kemenhan RI Brigjen TNI Edwin Adrian Sumantha menjelaskan isi arahan Menhan Sjafrie.
Sjafrie mengingatkan kepada jajarannya bahwa pemikiran terhadap aspek pertahanan negara yang besar tidak boleh tertinggal.
Oleh karena itu, dia menilai perlu perbaikan organisasi dalam sentralisasi kebijakan pertahanan negara.
