Anggota Komisi I Anggap Mutasi TNI Melalui Pertimbangan Matang, Tak Ada Kaitan dengan Orang Dekat Jokowi

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi I DPR menganggap mutasi dan rotasi jabatan perwira tinggi (Pati) TNI yang dilakukan Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto per 6 Desember 2024 adalah hal yang biasa dan wajar di tubuh TNI.

Anggota Komisi I DPR TB Hasanuddin menilai, mutasi ini tidak bisa dikaitkan dengan pergeseran orang-orang yang dekat dengan pemerintahan sebelumnya, yaitu pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Menurutnya, TNI hanya loyal kepada negara, atau bukan kepada sosok tertentu.

"Menurut hemat saya TNI itu tidak ada urusan dukung mendukung presiden, TNI hanya loyal kepada negara. Kalau dia jadi Danpaspampres ya otomatis secara struktural hari-hari nya pasti dekat dengan presiden, kalau dia Panglima Kodam di Papua dia hari harinya ya dekat dengan rakyat Papua," ungkap Hasanuddin dalam keterangannya, Rabu (11/12/2024).

"Kemudian ketika Danpaspampres itu diganti ya dia loyalitasnya tetap kepada kesatuan utamanya yaitu TNI dan negara," tambah dia.

Beberapa jenderal yang dikenal memiliki kedekatan dengan Presiden ke-7 RI Jokowi, turut dirotasi dalam Surat Keputusan Panglima TNI 1545/XII/2024.

Mereka antara lain Komandan Komando Pembina Doktrin, Pendidikan dan Latihan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (Dankodiklatad) Letjen Widi Prasetijono yang bergeser menjadi dosen tetap Universitas Pertahanan (Unhan).

Widi adalah mantan ajudan Jokowi dan Danrem 074/Warastratama yang membawahi daerah eks Karesidenan Solo.

Tak hanya Widi, pergantian juga menyasar jabatan Panglima Kostrad (Pangkostrad) dari Letjen Mohamad Hasan ke Letjen Mohammad Fadjar.

Hasan pernah menjadi pengawal Jokowi pada 2016-2018. Dalam mutasi kali ini, ia digeser menjadi Dankodiklatad.

Sementara itu, Hasanuddin menyakini mutasi yang dilakukan oleh Panglima TNI sudah melalui pertimbangan yang matang, tak lain bertujuan untuk aspek regenerasi dan pembinaan karier para perwira.

"Dengan mutasi sekitar 300 maka rotasi para perwira dapat menduduki jabatan lain, itu kemungkinan besar akan terpenuhi, seorang perwira tinggi harus pernah jadi dosen, pernah di satuan teritorial, atau di satuan tempur, itu memberikan pengalaman cukup bagus kepada seluruh para perwira mulai dari kolonel sampai jenderal, jadi tidak masalah," katanya.

Sumber