Anggota Komisi I Dorong BIN Jadi Koordinator Intelijen Nasional
JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi I DPR RI meminta Badan Intelijen Negara (BIN) untuk berperan sebagai koordinator bagi seluruh aparat intelijen di Indonesia.
Permintaan ini berfokus pada pemetaan wilayah rawan dan kegiatan yang dapat mengancam keamanan negara.
Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi Nasdem Yoyok Riyo Sudibyo menekankan pentingnya fungsi BIN sebagai koordinator intelijen nasional untuk memastikan setiap kementerian/lembaga di tingkat pusat maupun jajaran di daerah memiliki kesamaan data intelijen.
"Saya menekankan pada fungsi, ya fungsi Badan Intelijen Negara sebagai koordinator intelijen seluruh Indonesia. Karena terkadang pelaporan daerah rawan, pelaporan kejadian-kejadian itu masih tidak sinkron antara aparat intelijen di instansi lain," ujar Yoyok usai rapat kerja Komisi I dengan BIN pada Senin (4/11/2024).
“Misalnya di kepolisian, bea cukai, kejaksaan, BIN daerah dan juga Kodam, kemudian Polda itu masih banyaknya belum sinkron,” sambungnya.
Yoyok menambahkan, saat ini terdapat berbagai ancaman yang harus diantisipasi melalui fungsi intelijen, termasuk persoalan separatisme, tantangan demokrasi, serta tindak pidana narkoba, judi online, dan korupsi.
"Ini kan di depan mata semua. Dan dengan ancaman-ancaman itu harusnya BIN menjadi koordinator dari seluruh aparat intelijen untuk menganalisa," ucapnya.
Meski Yoyok mengakui bahwa koordinasi antara BIN dan lembaga-lembaga negara lainnya sudah berjalan dengan baik, ia menegaskan bahwa hal tersebut masih perlu keselarasan data intelijen agar kerawanan bisa ditangani secara maksimal.
"Jadi bagaimana BIN benar-benar menjadi seorang koordinator, menjadi koordinator yang utuh dari semua komunitas intelijen yang ada di Indonesia ini," katanya.
"Kalau di negara berarti komunitas di level pusat, di provinsi, di kabupaten, sehingga ada keselarasan tentang ancaman ya, tentang ancaman yang ada sekarang ini,” ujarnya
Sebagai informasi, rapat Komisi I DPR RI dan Kepala BIN Muhammad Herindra berlangsung tertutup pada Senin (4/11/2024).
Rapat ini merupakan pertemuan perdana yang membahas program kerja 100 hari pertama Kepala BIN beserta jajarannya.
Anggota Komisi I DPR RI sekaligus Ketua MPR RI, Ahmad Muzani menjelaskan bahwa salah satu program prioritas BIN adalah mempersiapkan pengamanan dan pengawasan pelaksanaan Pilkada serentak 2024.
"Tadi dibicarakan tentang beberapa pemaparan Kepala BIN dalam 100 hari ke depan. Sebagai sebuah program prioritas, yang disampaikan adalah bagaimana mengamankan proses pilkada yang akan berlangsung pada 27 November," ujar Muzani kepada wartawan usai rapat.
Dalam rapat tersebut, BIN juga memaparkan hasil pemetaan terkait lokasi dan tingkat kerawanan yang mungkin terjadi selama Pilkada serentak 2024.
"Ya ada peristiwa ataupun tuntutan masyarakat, massa, yang dapat berpotensi untuk kerawanan, sehingga itu mestinya menjadi sebuah atensi bagi lembaga. Jadi upaya BIN untuk mendukung informasi intelijen supaya lebih baik lagi," tutup Muzani.
