Apa Itu UNRWA dan Mengapa Israel Larang Badan PBB Tersebut?
KNESSET atau parlemen Israel, Senin (28/10/2024), menyetujui sebuah rancangan undang-undang (RUU) yang melarang badan PBB untuk pengungsi Palestina (UNRWA) beroperasi di wilayah Israel dan Yerusalem Timur yang diduduki.
Kontak antara para pegawai UNRWA dengan pejabat Israel akan dilarang. Larangan itu otomatis akan melumpuhkan kemampuan UNRWA beroperasi di Gaza dan Tepi Barat yang diduduki Israel.
Hampir seluruh penduduk Gaza yang berjumlah lebih dari dua juta orang bergantung pada bantuan dan layanan badan tersebut.
Langkah Israel itu mendapat kecaman luas, termasuk dari Indonesia. UNRWA telah memperingatkan bahwa undang-undang baru Israel tersebut dapat membuat rantai pasokan bantuan kemanusian “berantakan” dalam beberapa minggu mendatang.
Israel membela langkahnya dengan mengulangi tuduhannya bahwa sejumlah staf UNRWA terlibat dalam serangan Hamas ke wilayah Israel pada 7 Oktober tahun lalu, yang menewaskan 1.200 orang.
Namun, penolakan Israel terhadap UNRWA sebenarnya sudah berlangsung selama beberapa dekade.
UNRWA merupakan singkatan dari United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East atau Lembaga Bantuan dan Pekerjaan PBB untuk Pengungsi Palestina di Timur Dekat. UNRWA mengelola sekolah, layanan sosial, pusat kesehatan dan kini mendistribusikan bantuan makanan kepada sekitar 5,9 juta pengungsi Palestina di Gaza, Tepi Barat yang diduduki termasuk Yerusalem Timur, Lebanon, Suriah, dan Yordania.
UNRWA didirikan tahun 1949 untuk membantu para pengungsi Palestina setelah pembentukan negara Israel dan perang tahun 1948. Pada awalnya badan itu merawat 700.000 warga Palestina yang dipaksa keluar atau meninggalkan rumah mereka setelah pembentukan negara Israel. Peristiwa itu mereka sebut Nakba atau “bencana”.
UNRWA terutama didanai oleh sumbangan sukarela dari negara-negara anggota PBB, dan PBB sendiri menyediakan sejumlah dana langsung.
Donor terbesar adalah Amerika Serikat (AS), yang menyumbang 343,9 juta dollar AS (Rp 5,42 triliun) pada 2022. Jerman merupakan penyumbang terbesar kedua dengan kontribusi 202,1 juta dollar AS (Rp 3,19 triliun). Kedua negara ini menyumbang hampir setengah dari seluruh pendanaan UNRWA yang mencapai 1,17 miliar dollar AS (Rp 18,46 triliun).
AFP/EYAD BABA Seorang pekerja Badan Bantuan dan Pekerjaan PBB untuk Pengungsi Palestina (UNRWA) memeriksa kerusakan di atap sekolah yang dikelola UNRWA yang sebelumnya dihantam oleh pemboman Israel di kamp Nuseirat di Jalur Gaza tengah pada 7 Juni 2024 di tengah konflik yang sedang berlangsung di wilayah Palestina antara Israel dan Hamas. UNRWA mengelola tempat penampungan para pengungsi dan mendistribusikan satu-satunya akses bantuan yang diizinkan masuk ke wilayah Palestina (Jalur Gaza dan Tepi Barat) oleh Israel. Lembaga itu juga menyediakan infrastruktur dan fasilitas penting untuk kehidupan sehari-hari yang sangat kurang di Gaza akibat siklus kekerasan, pengepungan, pemiskinan yang tidak ada habisnya.
UNRWA menjalankan fasilitas kesehatan dan pendidikan di Gaza, termasuk pusat pelatihan guru dan hampir 300 sekolah dasar. Mereka juga memproduksi buku pelajaran untuk mendidik generasi muda Palestina.
Di Gaza, badan itu mempekerjakan sekitar 13.000 orang. Sebagai lembaga PBB terbesar yang beroperasi di Gaza, UNRWA berperan penting dalam upaya kemanusiaan.
Sejak perang di Gaza dimulai, UNRWA mengatakan telah mendistribusikan paket makanan kepada hampir 1,9 juta orang. Mereka juga telah menawarkan hampir enam juta layanan konsultasi medis di seluruh wilayah kantong itu selama konflik berlangsung."
Menurut badat tersebut, lebih dari 200 staf UNRWA telah tewas dalam serangan Israel sejak Oktober 2023. Mereka tewas saat menjalankan tugasnya.
UNWRA telah lama dikritik Israel, banyak pihak di sana yang keberatan dengan keberadaannya.
Nasib para pengungsi telah menjadi isu utama dalam konflik Arab-Israel. Warga Palestina menyimpan mimpi untuk kembali ke rumah mereka di wilayah Palestina, yang kini menjadi wilayah Israel.
Israel menolak klaim mereka dan mengkritik pendirian UNWRA yang membolehkan status pengungsi diwariskan dari generasi ke generasi. Menurut Israel, hal itu semakin mengukuhkan posisi para pengungsi Palestina dan memperbesar harapan mereka akan hak untuk kembali ke Palestina.
Pemerintah Israel juga telah lama mengecam pengajaran dan buku-buku teks lembaga tersebut karena, dalam pandangan Israel, isinya melanggengkan pandangan anti-Israel.
Tahun 2022, sebuah badan pengawas Israel mengatakan materi pendidikan UNWRA mengajarkan kepada siswa bahwa Israel sedang berusaha untuk “menghapus identitas Palestina”.
Komisi Eropa mengidentifikasi apa yang disebutnya sebagai "materi anti-Semit" di buku sekolah, "termasuk hasutan untuk melakukan kekerasan", dan Parlemen Eropa telah berulang kali menyerukan agar pendanaan Uni Eropa kepada Otoritas Palestina berisi syarat penghapusan konten tersebut.
UNWRA sebelumnya mengatakan laporan tentang materi pendidikannya “tidak akurat dan menyesatkan” dan banyak dari buku-buku tersebut tidak digunakan di sekolah-sekolah yang dikelola badan itu.
Setelah serangan Hamas terhadap Israel pada 7 Oktober 2023, tuduhan bahwa sejumlah staf UNWRA terlibat semakin memperkuat seruan di Israel untuk melarang lembaga itu.
Militer Israel mengklaim, secara total lebih dari 450 staf UNWRA merupakan anggota "organisasi teroris". Setelah muncul tuduhan itu, sekitar 16 negara Barat menghentikan sementara pendanaan untuk lembaga bantuan tersebut.
PBB menyelidiki klaim Israel itu dan memecat sembilan orang staf. Namun PBB mengatakan, Israel tidak memberikan bukti untuk tuduhan lebih lanjut dan UNWRA membantah keterlibatan yang lebih luas dengan Hamas.
Pada Senin malam lalu, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengulangi tuduhan itu. Dia menulis di X bahwa "Pekerja UNWRA yang terlibat dalam kegiatan teroris untuk melawan Israel harus bertanggung jawab."
Berdasarkan undang-undang baru itu, yang disetujui 92 anggota parlemen dan ditentang oleh hanya 10 orang, kontak antara pegawai UNWRA dan pejabat Israel akan dilarang.
Meskipun sebagian besar proyek UNRWA berlokasi di Gaza dan Tepi Barat yang diduduki, lembaga itu bergantung pada kesepakatan dengan Israel untuk beroperasi di wilayah tersebut. Hal ini termasuk pengiriman bantuan melewati pos-pos pemeriksaan antara Israel dan Gaza.
Bersama Bulan Sabit Merah Palestina, UNRWA menangani hampir seluruh distribusi bantuan di Gaza melalui 11 pusat di seluruh wilayah kantong tersebut. Mereka juga menyediakan layanan ke 19 kamp pengungsi di Tepi Barat.
Direktur UNRWA, William Deere, mengatakan kepada BBC bahwa pada level praktis, larangan berinteraksi dengan pejabat Israel berarti hampir mustahil bagi staf UNRWA untuk beroperasi di negara tersebut.
“Kami tidak akan bisa masuk Gaza tanpa kemungkinan diserang, staf internasional tidak akan bisa mendapatkan visa lagi,” kata dia.
Direktur Eksekutif Program Pangan Dunia PBB, Cindy McCain mengatakan, tanpa kehadiran UNRWA di Gaza, lembaga bantuan tidak akan mampu mendistribusikan makanan dan obat-obatan penting.
"Mereka melakukan semua pekerjaan di sana," kata McCain kepada BBC. "Kami tidak memiliki kontaknya. Kami tidak memiliki kemampuan untuk mengenal kontak tersebut, karena keadaan di sana sangat sulit."
Netanyahu mengatakan pada Senin itu bahwa “bantuan kemanusiaan berkelanjutan harus tetap tersedia di Gaza” meskipun ada larangan terhadap UNRWA dan bahwa Israel akan bekerja dengan para mitra internasionalnya untuk memastikan hal itu.
Namun pada Senin, Departemen Luar Negeri AS mengatakan Israel harus berbuat "lebih banyak" untuk memungkinkan bantuan internasional masuk ke Gaza. Peringatan itu muncul dua minggu setelah AS memberi waktu 30 hari kepada Israel untuk meningkatkan pasokan, atau berisiko mengalami pemotongan sebagian bantuan militer.
