Atasi Krisis Air di Pulau Kecil, Dewan SDA Nasional Rumuskan Strategi Pengelolaan SDA Berkelanjutan
KOMPAS.com - Dewan Sumber Daya Air Nasional (DSDAN) telah merumuskan strategi pengelolaan SDA yang berkelanjutan untuk pulau-pulau kecil (PPK) dan pulau-pulau kecil terluar (PPKT) melalui kajian tahap pertama pada 2024.
Strategi tersebut bertujuan untuk meningkatkan ketersediaan, kualitas, dan pengelolaan sumber daya air (SDA) di wilayah-wilayah PPK dan PPKT, yang sangat penting bagi keberlangsungan hidup masyarakat dan pelestarian lingkungan.
Sekretariat DSDAN bekerja sama dengan anggota DSDAN mengadakan kegiatan Penyusunan Rekomendasi tentang Pengelolaan SDA di PPK dan PPKT Tahap I di Kepulauan Riau pada Kamis (7/11/2024) hingga Jumat (8/11/2024).
Kegiatan tersebut bertujuan untuk mengidentifikasi permasalahan utama dan merumuskan langkah-langkah strategis dalam menghadapi krisis air bersih yang dihadapi banyak daerah.
Sebagai bagian dari kegiatan ini, tim DSDAN melakukan kunjungan lapangan ke Pulau Nipa dan Bendungan Sei Gong, Batam, Kepulauan Riau, untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai kondisi SDA dan infrastruktur pendukung yang ada.
Kegiatan dilanjutkan dengan kunjungan ke Pulau Morotai, Maluku Utara pada Senin (11/11/2024) hingga Rabu (13/11/2024), untuk Penyusunan Rekomendasi Tahap II.
Tim DSDAN berdiskusi dengan pemerintah daerah (pemda) setempat, termasuk Bappeda dan dinas terkait, guna mendapatkan informasi lebih lanjut mengenai pengelolaan SDA.
Selain itu, mereka juga melakukan kunjungan ke beberapa lokasi strategis, seperti Sumber Mata Air "Air Kaca", Pengaman Pantai Wawama, Bendung Tiley, pemanfaatan air tanah di Desa Dehegila, jaringan irigasi Desa Aha, dan pemanfaatan air baku di Kokota, Morotai Selatan.
Kepala Sekretariat DSDAN Yunitta Chandra Sari berharap hasil dari kegiatan tersebut dapat memberikan rekomendasi strategis yang aplikatif untuk mengatasi permasalahan SDA di PPK dan PPKT.
“Kami berkomitmen untuk mendukung pengelolaan SDA yang lebih baik demi kesejahteraan masyarakat di wilayah-wilayah strategis ini,” ujarnya dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Selasa (17/12/2024).
DOK. DSDAN Anggota Dewan SDA Nasional melakukan kunjungan lapangan ke Pulau Nipa dan Bendungan Sei Gong, Batam, Kepulauan Riau, untuk mendapatkan pemahaman terkait kondisi SDA dan infrastruktur pendukung di wilayah ini.
Untuk diketahui, Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia memiliki lebih dari 17.000 pulau kecil dan 111 pulau terluar. Pulau-pulau ini menghadapi tantangan besar terkait pengelolaan SDA.
Keterbatasan air bersih, kurangnya infrastruktur, serta dampak perubahan iklim menjadi isu utama yang memerlukan perhatian serius.
Sebagian besar PPK dan PPKT hanya memiliki sumber air tawar terbatas, seperti air hujan dan cadangan air tanah.
Ketergantungan pada curah hujan membuat wilayah tersebut sangat rentan terhadap kekeringan, sementara infrastruktur distribusi air bersih dan sanitasi masih sangat minim. Hal ini memengaruhi kesejahteraan dan kesehatan masyarakat setempat.
Anggota DSDAN Dietriech G. Bengen mengungkapkan beberapa isu penting yang harus segera diatasi dalam pengelolaan SDA di PPK dan PPKT.
"Pertama, regulasi dan kebijakan. Tumpang tindih kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah sering menyebabkan ketidakefisienan dalam pemanfaatan SDA,” ujarnya dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Selasa (17/12/2024).
Menurutnya, sistem perizinan yang tidak terpadu juga menghambat optimalisasi sumber daya air yang ada.
Dietriech menjelaskan, isu penting kedua adalah sarana dan prasarana.
“Hanya sekitar 5,64 persen PPK dan PPKT yang memiliki sistem penyediaan air minum (SPAM). Mayoritas penduduk masih bergantung pada air hujan dan pasokan air yang tidak stabil,” imbuhnya.
Isu ketiga, lanjut Dietriech, sosial dan ekonomi. Ketergantungan masyarakat pada sektor perikanan menjadikan mereka sangat rentan terhadap perubahan iklim dan krisis air.
Lebih lanjut, ia mengungkapkan, isu keempat adalah kondisi sumber daya air. Intrusi air laut dan eksploitasi berlebihan mengancam cadangan air tanah di banyak wilayah.
“Kelima, kolaborasi dan edukasi masyarakat. Keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan SDA masih terbatas, yang menyebabkan kerusakan ekosistem yang semakin meluas,” jelas Dietriech.
Dalam upaya mengatasi permasalahan pengelolaan SDA di PPK dan PPKT, Dewan SDA Nasional merumuskan beberapa rekomendasi strategis.
Pertama, meningkatkan infrastruktur. Membangun fasilitas penampungan air hujan dan sistem desalinasi berbasis energi terbarukan untuk daerah-daerah yang rawan kekeringan. Ini akan memastikan ketersediaan air bersih meskipun bergantung pada curah hujan yang tidak menentu.
Kedua, harmonisasi kebijakan. Mengintegrasikan kebijakan pusat dan daerah untuk menciptakan sistem perizinan yang lebih efisien dan mendukung pengelolaan SDA yang optimal.
Ketiga, partisipasi masyarakat. Meningkatkan kesadaran dan peran serta masyarakat dalam menjaga dan memanfaatkan SDA melalui program edukasi dan pelatihan yang lebih intensif.
Keempat, adaptasi perubahan iklim. Melakukan konservasi mangrove dan menerapkan teknologi hemat air untuk meningkatkan daya tahan wilayah terhadap dampak perubahan iklim.
Strategi terakhir, yaitu penguatan kolaborasi. Membentuk tim terpadu yang terdiri dari berbagai kementerian dan lembaga untuk memastikan implementasi kebijakan pengelolaan SDA yang efektif.
