Badai Masalah Atas Kebakaran PT AAM, Wakil Ketua DPR kepada Prabowo: Negara Harus Hadir
KOMPAS.com - Industri tekstil di Indonesia sedang menghadapi masa-masa sulit dan berbagai tantangan besar.
Kini, duka industri tekstil Indonesia bertambah setelah kebakaran besar melanda pabrik garmen PT Anugerah Abadi Magelang (AAM) di Desa Girirejo, Tempuran, Magelang, Minggu (8/12/2024).
Kebakaran itu tidak hanya menimbulkan kerugian besar bagi perusahaan, tetapi juga mengancam kesejahteraan ribuan pekerja dan masyarakat lokal.
Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal mengatakan, kebakaran itu semakin memperparah industri tekstil Tanah Air yang belakangan tengah lesu.
Seperti diketahui, sejumlah isu dalam industri tekstil dalam negeri mulai dari badai pemutusan hubungan kerja (PHK), perusahaan gulung tikar atau melakukan efisiensi, raksasa tekstil Sritex yang pailit, hingga sulitnya usaha mikro kecil menengah (UMKM) bersaing dengan produk asal China yang harganya jauh lebih murah.
Bila tak ada intervensi penanganan dari pemerintah, industri tekstil Indonesia dikhawatirkan akan tamat riwayatnya.
“Kejadian ini (kebakaran pabrik AAM) adalah tragedi besar, tidak hanya untuk perusahaan, tetapi juga bagi pekerja yang menjadi bagian dari tulang punggung perekonomian lokal,” katanya dalam siaran pers, Selasa (10/12/2024).
Legislator Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu mengatakan, para pelaku tekstil sudah tidak berdaya dan berlarut-larut dengan berbagai permasalahan, tetapi belum ada kehadiran dari pemerintah.
“Kalau negara tidak hadir di sini dan punya kepedulian, bisa tamat riwayatnya mungkin industri tekstil ini dari hulu ke hilir,” ungkapnya.
Terkait kebakaran pabrik garmen PT AAM, Cucun meminta pemerintah memperhatikan secara serius.
Sebab, meski tak ada korban jiwa dalam kebakaran pabrik perusahaan besar di Kabupaten Magelang yang fokus pada ekspor pakaian jadi ke Amerika Serikat (AS) itu, kerugiannya diperkirakan sangat besar.
Dia pun menyampaikan keprihatinannya atas peristiwa itu, apalagi dampak sosial dan ekonomi yang ditimbulkannya cukup luas, terutama pada kesejahteraan pekerja dan mitra usaha.
“Ini dampaknya bukan hanya di hilir saja, tetapi sampai ke produsen hulunya, belum lagi para supplier bahan bakunya. Bisa mati industri ini kalau tidak ditangani dengan benar,” ujarnya.
Dengan jumlah pekerja yang mencapai 2.700 orang, kebakaran itu menjadi pukulan berat bagi ribuan keluarga yang menggantungkan penghidupan pada PT AAM.
Begitu pula dengan apra pedagang dan UMKM sekitar yang juga bergantung dengan operasional pabrik tersebut.
“Kami harap perusahaan segera menyusun langkah mitigasi untuk memastikan kesejahteraan pekerja tetap terjaga, termasuk pembayaran hak-hak karyawan seperti gaji dan pesangon bagi yang terdampak,” jelasnya.
Jika perusahaan tidak segera bangkit dari keterpurukan, ancaman PHK secara massal menjadi kemungkinan yang sangat nyata.
Anggota dewan dari Daerah Pemilihan (Dapil) Jawa Barat II itu meminta manajemen mempertimbangkan posisi para pekerja sebagai tulang punggung keluarganya yang menggantungkan hidup di AAM.
“Kami juga mendesak pihak manajemen dan pemerintah memberikan perlindungan maksimal terhadap hak-hak buruh di tengah situasi sulit ini,” sebutnya.
Selain pekerja, kebakaran juga mengancam keberlangsungan ratusan UMKM yang bermitra dengan AAM.
Sebagai bagian dari rantai pasok perusahaan, UMKM tersbut bergantung pada stabilitas operasional pabrik untuk mempertahankan bisnis mereka.
Menghadapi masalah tersebut, Cucun meminta pemerintah hadir memberikan bantuan dan pendampingan bagi perusahaan mengingat dampak ekonomi dari kebakaran ini sangatlah besar.
Kerugian yang diderita perusahaan diperkirakan mencapai miliaran rupiah dan operasional pabrik terancam lumpuh dalam waktu yang tidak dapat dipastikan.
“Gangguan pada pabrik dapat memicu efek berkepanjangan yang dapat mengakibatkan terhentinya aktivitas ekonomi lokal dan menambah jumlah pengangguran di wilayah Magelang,” terangnya.
Bukan hanya pemasok bahan baku saja yang ada dalam rantai operasional AAM, ada pula UMKM jasa transportasi hingga pendukung logistik lainnya yang sangat bergantung pada keberlanjutan operasional perusahaan.
Cucun menyebutkan nasib para UMKM hingga pedagang lokal juga ikut dipertaruhkan, termasuk warung-warung makan sekitar yang mengandalkan operasional pabrik.
“Jika pabrik tidak dapat segera kembali beroperasi, maka roda ekonomi lokal di sekitar Magelang dapat terhenti, mengakibatkan efek domino yang merugikan banyak pihak,” ujarnya.
Cucun menilai, kerja sama antara PT AAM dan UMKM telah menciptakan ekosistem ekonomi yang bermanfaat bagi banyak pihak.
Ia menegaskan, pemerintah memiliki kewajiban untuk memberi bantuan atas musibah tersebut.
“Baik pemerintah daerah (pemda) maupun pemerintah pusat harus segera mencari solusi agar dampak kebakaran ini tidak meluas lebih jauh,” katanya.
Berkaca dari berbagai masalah yang menimpa industri tekstil Indonesia, Cucun mendorong peningkatan kolaborasi yang lebih erat antara pemerintah dan sektor swasta dalam menghadapi bencana industri.
Pimpinan DPR koordinator bidang Kesejahteraan Rakyat (Kesra) itu mengatakan, hal tersebut selama ini belum menjadi prioritas.
“Pemerintah diharapkan segera memberikan bantuan tanggap darurat, baik dalam bentuk subsidi, pelatihan kerja, maupun program padat karya untuk menjaga keberlanjutan ekonomi di wilayah terdampak,” urainya.
Dia menilai, pemerintah harus hadir memberikan solusi, termasuk menyediakan bantuan sementara bagi pekerja dan memfasilitasi pemulihan operasional perusahaan.
“Di sisi lain, perusahaan juga harus menunjukkan tanggung jawab sosial yang besar terhadap para pekerja dan mitranya,” imbuhnya.
Dalam peristiwa tersebut, hampir seluruh area pabrik termasuk kantor, bagian finishing, sewing, dan gudang hangus dilalap api.
Bahkan pakaian hasil produksi yang sudah siap kirim turut hangus bersamaan dengan kebakaran.
Cucun pun menekankan pentingnya pengawasan ketat terhadap standar keamanan di sektor industri.
Ia meminta instansi terkait meningkatkan pengawasan dan pelatihan keselamatan kerja di pabrik-pabrik besar untuk mencegah terulangnya insiden serupa.
“Keselamatan kerja adalah bagian dari hak mendasar setiap pekerja. Pemerintah dan perusahaan harus memastikan bahwa tempat kerja mereka aman dan sesuai dengan standar yang ditetapkan,” tuturnya.
Cucun juga mempertanyakan kehadiran negara dalam berbagai masalah yang dihadapi industri tekstil Indonesia selama ini.
Dari diskusi dengan para pelaku tekstil, kata dia, mereka menyatakan tidak ada ketegasan pemerintah tentang batasan impor.
Pemerintah Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 8/2024 dianggap menjadi salah satu faktor pasar dalam negeri dibanjiri produk impor dengan harga murah sehingga menggerus para pelaku usaha nasional.
“Bahkan, yang mengerikan itu produksi garmen sekarang, yang jualan seperti di Jakarta itu saja sudah orang China-nya langsung,” ujarnya.
Cucun mengatakan, hal itu membuat perusahaan lokal kesulitan dalam bersaing.
“Bayangkan, kita mau bersaing kayak gimana, mereka punya harga murah karena insentif mereka banyak di negaranya, jualan di sini mereka tidak bayar pajak,” paparnya.
Aturan yang mempermudah importir diperparah dengan kurangnya insentif pemerintah bagi pelaku industri lokal.
Belum lagi pajak besar yang dibebankan negara kepada pelaku usaha, termasuk UMKM.
