Bagaimana ASEAN di Bawah Kepemimpinan Malaysia pada 2025?
Malaysia akan secara resmi mengambil alih kepemimpinan bergilir tahunan Asosiasi Negara-Negara Asia Tenggara (ASEAN) pada Januari 2025. Salah satu agenda utama adalah menyusun ASEAN Community Vision 2045, yang menjadi pengganti panduan Vision 2025 yang akan berakhir pada akhir tahun depan.
Malaysia juga dihadapkan pada tantangan untuk menangani industri penipuan siber yang berkembang di beberapa wilayah ASEAN.
Sementara itu, ketegangan meningkat antara beberapa negara Asia Tenggara dengan Cina terkait sengketa wilayah di Laut Cina Selatan. Di sisi lain, Myanmar, masih dilanda perang saudara. Keterlibatan Cina yang semakin dalam di Myanmar membuat solusi yang dipimpin ASEAN tampak semakin tidak relevan.
Tantangan lainnya, Malaysia akan memimpin blok regional yang beranggotakan 10 negara ini tepat sebelum pelantikan Donald Trump sebagai Presiden Amerika Serikat (AS) pada 20 Januari.
Beragam isu yang saling terkait ini menyoroti pentingnya menjaga kekompakan ASEAN di tengah arus geopolitik yang tidak menentu. Menjaga agar ketegangan antara AS dan Cina tidak semakin meluas lebih jauh ke Asia Tenggara akan menjadi hal penting, kata Bridget Welsh, seorang peneliti kehormatan di University of Nottingham Asia Research Institute Malaysia, kepada DW.
Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim menyampaikan pandangan serupa saat berbicara di KTT ASEAN di Vientiane pada Oktober lalu. "Kita tidak bisa terlalu menekankan pentingnya dialog dan kerja sama sebagai dasar hubungan baik," katanya, seperti dilaporkan oleh Radio Free Asia. "Ketika ketegangan global terus meningkat, retakan dan perpecahan dalam ASEAN berisiko dimanfaatkan hingga merugikan sentralitas dan kohesivitas ASEAN."
Prashanth Parameswaran, peneliti di Wilson Center’s Asia Program, mengatakan bahwa Malaysia kemungkinan akan "aktif dan vokal" dalam isu geopolitik dan ekonomi selama masa kepemimpinannya, mengingat rekam jejak Anwar yang sering menyuarakan pendapatnya.
Gelombang kepemimpinan baru di Asia Tenggara juga dapat memengaruhi kepemimpinan Malaysia di ASEAN. Presiden baru Indonesia, Prabowo Subianto, telah menjabat sejak Oktober. Singapura dan Thailand memiliki perdana menteri baru masing-masing pada Agustus dan Mei, sementara Kamboja mengalami perombakan besar dalam kepemimpinannya pada 2023.
Di Vietnam dan Laos, diskusi internal akan mendominasi sebagian besar tahun depan menjelang Kongres Nasional masing-masing pada awal 2026.
Di satu sisi, dengan status regional Anwar, perubahan kepemimpinan ini bisa membuat pemerintah lain memberikan lebih banyak penghormatan, memberi Malaysia keleluasaan lebih besar dalam mengarahkan agenda ASEAN. Namun, di sisi lain, perubahan ini juga bisa mempersulit. Misalnya, Indonesia di bawah Prabowo Subianto mungkin ingin mengambil peran regional yang lebih tegas, yang berpotensi bertabrakan dengan prioritas Malaysia.
Malaysia mungkin menghadapi tantangan lebih besar dalam mempengaruhi situasi di Myanmar, yang masih dilanda perang saudara setelah kudeta militer pada 2021.
Respons ASEAN, yang berpusat pada Five-Point Consensus, banyak dikritik karena tidak efektif, meninggalkan kekosongan yang mulai diisi oleh kekuatan luar, terutama Cina.
Cina telah mempererat hubungan dengan junta Myanmar dan baru-baru ini memaksa beberapa milisi etnis anti-junta untuk menyepakati gencatan senjata. Ada kekhawatiran bahwa Cina mungkin mempertimbangkan mengirim pasukan dengan dalih melindungi aset dan warganya, yang akan meningkatkan pengaruhnya atas konflik tersebut.
Karena hubungan yang relatif dekat dengan Beijing, Kuala Lumpur mungkin berada dalam posisi "baik" untuk mendorong dialog inklusif antara Cina dan junta, kata Lin. Namun, hal ini juga dapat menciptakan gesekan di dalam ASEAN, terutama jika pemerintahan Trump yang akan datang mengambil pendekatan lebih konfrontatif.
Pemerintahan Anwar juga terlihat semakin menjauh dari Barat selama setahun terakhir. Ia telah dua kali bertemu Presiden Rusia Vladimir Putin dan menahan diri untuk tidak mengutuk invasi Rusia ke Ukraina.
Sementara itu, Anwar sering menuduh pemerintah Barat menerapkan "standar ganda" terkait dukungan mereka terhadap tindakan Israel di Gaza dan Lebanon.
Semua faktor ini menambah kompleksitas kepemimpinan Malaysia di ASEAN mendatang. "ASEAN sudah mulai bergerak mendekati Cina, dan ini menciptakan ketegangan di dalam organisasi," kata Welsh.
Artikel ini diadaptasi dari bahasa Inggris
Saksikan juga video Prabowo Pamer Kinerja Kabinet di Hadapan Pengusaha US-ASEAN
[Gambas Video 20detik]
