Baleg DPR RI Sepakati 41 RUU Masuk Prioritas Prolegnas 2025

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI bersama pemerintah menyetujui sebanyak 41 rancangan undang-undang (RUU) masuk ke program legislasi nasional (Prolegnas) prioritas 2025. Seluruh fraksi di DPR RI sepakat RUU Prolegnas ini untuk disetujui di tingkat II pada rapat paripurna.

Rapat pengambilan keputusan digelar di ruang Baleg DPR RI, Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (18/11/2024) malam. Rapat ini dipimpin oleh Ketua Baleg DPR RI Bob Hasan dan dihadiri langsung oleh Menteri Hukum Supratman Andi Agtas.

Mulanya Ketua Panja Prolegnas RUU 2025-2029 dan Prolegnas RUU prioritas 2025, Sturman Panjaitan, melaporkan hasil pembicaraan pihaknya dengan Kementerian Hukum hingga DPD RI. Pembacaan RUU prioritas sempat berjalan alot lantaran adanya penambahan usulan.

"Setelah bersama-sama kita mendengarkan pandangan fraksi-fraksi. Selanjutnya kita meminta persetujuan rapat apakah hasil penyusunan Prolegnas RUU 2025-2029 dan Prolegnas Tahun 2025 dapat diproses lebih lanjut sesuai dengan peraturan perundang-undangan?" kata Bob Hasan dalam rapat.

"Setuju," ujar anggota yang lain serentak.

Berikut ini 41 RUU Prioritas Prolegnas Prioritas 2025

Usulan Komisi

1. RUU tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (komisi I)2. RUU tentang Perubahan Atas UU Nomor 29 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Komisi II)3. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Komisi III)4. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan5. RUU tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan6. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Komisi V)7. RUU atas Perubahan UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Komisi VI)8. RUU tentang Perubahan ketiga atas UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Komisi VI)9. RUU tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Komisi VII carry over)10. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Ibadah Haji dan Umrah (Komisi VIII)11. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji (Komisi VIII)12. RUU tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Komisi IX)13. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Komisi X)14. RUU tentang Pengampunan Pajak atau tax amnesty (Komisi XI)15. RUU tentang Energi Baru Dan Energi Terbarukan (Komisi XII carry over)16. RUU tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Komisi XIII)

Usulan Baleg

17. RUU tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI18. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara (Komcad)19. RUU tentang Komoditas Strategis 20. RUU Pertekstilan21. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 18 Tahun 2017 tentang perlindungan Pekerja Migran Indonesia 22. RUU tentang PPRT23. RUU tentang Pengaturan Pasar Ritel Modern 24. RUU tentang BPIP25. RUU tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota (carry over)26. RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum27. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik28. RUU tentang Perubahan ketiga atas UU Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian

Usulan Perseorangan

29. RUU tentang Pengelolaan Perubahan Iklim (DPR dan DPD)30. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (diusulkan Melly Goeslaw, F-Gerindra)31. RUU tentang Masyarakat Hukum Adat (DPR anggota dan DPD)32. RUU tentang Perubahan keempat atas UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (diusulkan F PDIP, PKB, DPD)

Usulan pemerintah

33. RUU tentang Hukum Acara Perdata (carry over)34. RUU tentang Narkotika dan Psikotropika35. RUU tentang Desain Industri 36. RUU tentang Hukum Perdata Internasional 37. RUU tentang Pengelolaan Ruang Udara (carry over)38. RUU tentang Pengadaan Barang dan Jasa Publik 39. RUU tentang Keamanan dan Ketahanan Siber 40. RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran 41. RUU tentang Daerah Kepulauan (diusulkan DPD)

Sumber