Baleg Pastikan Belum Ada Usulan Revisi UU Pilkada Soal Kepala Daerah Dipilih DPRD
JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Bob Hasan memastikan sampai saat ini belum ada usulan ataupun pembahasan terkait revisi Undang-Undang (UU) Pilkada.
Hal itu disampaikan Bob Hasan sebagai respons atas wacana kepala daerah dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang sempat digulirkan Presiden Prabowo Subianto.
“Revisi UU politik itu sekarang ada di yang jangka menengah, sampai hari ini belum ada yang prioritas. Jadi belum ada (pembahasan), ya pasti ada evaluasi dan sebagainya selebihnya pasti ada,” ujar Bob Hasan di Gedung DPR RI, Selasa (17/12/2024).
Menurut Bob Hasan, usulan atau inisiatif untuk merevisi UU Pilkada agar kepala daerah dipilih DPRD bisa datang dari DPR ataupun pemerintah.
Dengan demikian, lanjut Bob Hasan, posisi Baleg saat ini masih menunggu ada atau tidaknya usulan terkait perubahan beleid tersebut.
“Bisa saja dari inisiatif DPR, kan anda nanyanya ke Baleg. Kalau Baleg kita terima dari DPR, dari pemerintah kita terima di Baleg. Semuanya begitu,” kata Bob Hasan.
“Ya tinggal menunggu dari pada inisiasi, karena Baleg itu kan lembaga lintas fraksi,” sambungnya.
Meski begitu, Bob Hasan memastikan bahwa DPR akan tetap mendengarkan masukan dan pandangan dari masyarakat, jika nantinya ada usulan merevisi UU Pilkada.
“Silakan saja kalau ada pandangan. Baleg itu melihatnya nanti kalaupun ada pembahasan terhadap pembahasan UU politik tersebut diperlukan pembahasan meaningfull. Partisipasi publik kita juga akan dengar FGD-FGD atau keterangan dari publik,” pungkasnya.
Sebagai informasi, Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan bahwa sistem Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Indonesia terlalu mahal. Ada puluhan triliun uang yang keluar hanya dalam waktu 1-2 hari saat Pilkada.
Ia lantas membandingkan sistem tersebut dengan negara tetangga lain. Ia mengungkapkan, negara tetangga lain seperti Malaysia, Singapura, dan India lebih efisien dibanding Indonesia.
"Malaysia, Singapura, India, sekali memilih anggota DPRD, DPRD itu lah yang memilih gubernur milih bupati. Efisien enggak keluar duit, efisien," ucap Prabowo, Kamis (12/12/2024) malam.
Ia kemudian mengajak ketua-ketua umum partai politik lain untuk memperbaiki sistem partai politik. Terlebih, Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia sudah menyampaikan pemikiran serupa kepadanya.
"(Bahlil) Tadi menyampaikan perlu ada pemikiran memperbaiki sistem parpol, apalagi ada Mbak Puan (di HUT Golkar ini). Kawan-kawan dari PDIP, kawan-kawan partai-partai lain, mari kita berpikir," ajak Prabowo.
"Ini sebetulnya banyak ketua umum (partai) ini sebetulnya, bisa kita putuskan malam ini juga, bagaimana?" imbuh Prabowo.
