Barang Bukti Diduga Hasil Pemerasan Oknum Polisi di DWP: Duit Rp 2,5 M
Kadiv Propam Polri Irjen Abdul Karim menyampaikan perkembangan soal penyelidikan soal dugaan pemerasan terhadap warga negara (WN) Malaysia saat menonton Djakarta Warehouse Project (DWP) di JIExpo, Kemayoran. Terdapat uang diduga sebagai hasil pemerasan sebanyak Rp 2,5 miliar.
"Selanjutnya terkait mengenai barang bukti yang selama ini jumlahnya cukup besar yang sudah disampaikan banyak sekali di media. Ini perlu saya luruskan juga. Bahwa barang bukti yang telah kita amankan jumlahnya berapa Rp 2,5 miliar," kata Karim, kepada wartawan di Jakarta, Selasa (24/12/2024).
Karim mengatakan penyelidikan tersebut juga melibatkan pihak eksternal, seperti Kompolnas (Komisi Kepolisian Nasional). WN Malaysia yang menjadi korban juga telah melaporkannya. "Kita melakukan investigasi ini ya selalu berkoordinasi dengan Kompolnas pihak eksternal. Jadi kita terbuka. Selanjutnya, terkait mengenai persoalan ini juga sudah ada pelapornya yang melaporkan permasalahan ini dari warga negara Malaysia secara resmi. Melaporkan atau pendumasnya (pengaduan masyarakat) sudah melaporkan secara resmi," imbuhnya.
Sebelumnya, warga negara (WN) Malaysia mengaku diperas saat menonton Djakarta Warehouse Project (DWP) di JIExpo, Kemayoran. Polisi kini mengamankan 18 personelnya yang diduga terlibat pemerasan warga Malaysia tersebut.
Keterangan disampaikan oleh Kepala Biro Penerangan Masyarakat Humas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko lewat siaran persnya, diterima detikcom pada Sabtu (21/12).
"Jumlah terduga oknum personel yang diamankan sebanyak 18 personel yang terdiri atas personel Polda Metro Jaya, Polres Metro Jakarta Pusat, dan Polsek Metro Kemayoran. Adapun personel yang diamankan oleh Propam Polri untuk selanjutnya dilakukan pemeriksaan lebih lanjut," tulis Brigjen Trunoyudo.
Pengamanan 18 personelnya itu merupakan langkah tindak lanjut atas keluhan warga Malaysia yang mendapatkan perlakuan tidak mengenakkan saat gelaran DWP. Belasan polisi itu akan diperiksa.
"Polri tidak akan menolerir terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh anggota Polri, sebagai bentuk komitmen Polri dalam menegakkan hukum dalam rangka meningkatkan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan terhadap masyarakat," tulis Trunoyudo.
