Bawaslu Ajak Perempuan Ikut Awasi Pilkada 2024, Jamin Cegah Diskriminasi
JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI bersama dengan KPU RI dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) berkomitmen untuk mencegah diskriminasi terhadap kaum perempuan pada Pilkada serentak 2024.
Komitmen ini disampaikan oleh Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja bersama Menteri PPPA Arifatul Choiri Fauzi, dan Komisioner KPU Iffa Rosita dalam acara Deklarasi Kampanye Pilkada Damai 2024 yang berlangsung pada Minggu (17/11/2024).
“Bawaslu menegaskan komitmen untuk menjaga dan memastikan ruang yang aman bagi perempuan agar dapat berpartisipasi tanpa intimidasi dan kekerasan,” ujar Bagja kepada wartawan di Gedung Bawaslu RI.
Bagja menambahkan, Bawaslu dan Kementerian PPPA telah menggandeng sejumlah organisasi perempuan, termasuk UN Women, Yayasan Kalyanamitra, dan Koalisi Perempuan Indonesia, untuk memperkuat upaya pencegahan diskriminasi.
“Kami mengajak seluruh masyarakat untuk bersinergi dan bersama-sama mengawasi serta mencegah segala bentuk diskriminasi dalam pilkada,” jelas Bagja.
Ia berharap kolaborasi ini dapat mendorong perempuan untuk berani terlibat aktif dalam pengawasan Pilkada serentak 2024.
Selain itu, komitmen ini diharapkan dapat memberikan rasa aman kepada kaum perempuan serta menjamin hak-hak mereka terpenuhi.
“Kami berharap perempuan berani mengawasi. Salah satu program Bawaslu dalam pemilu dan pilkada kali ini adalah perempuan berdaya mengawasi,” kata Bagja.
“Dengan begitu, kita tidak hanya menjaga pemilu dan pilkada, tetapi juga menegakkan hak perempuan dalam pemilu dan pilkada,” sambungnya.
Sementara itu, Komisioner KPU Iffa Rosita mengungkapkan bahwa lebih dari 50 persen pemilih dalam Pilkada serentak 2024 adalah perempuan.
Hal ini menjadikan perempuan sebagai faktor penentu dalam pelaksanaan Pilkada.
“Perempuan menjadi entitas yang sangat penting untuk menentukan arah Pilkada 2024. Saya ingin agar perempuan menjadi garda terdepan dalam mengawal suksesnya Pilkada 2024,” kata Iffa.
Dia juga menyerukan agar perempuan tidak hanya menjadi faktor penentu, tetapi juga aktif memberikan kritik dan masukan terhadap tahapan Pilkada yang dijalankan oleh KPU RI.
“Perempuan harus berani dan kritis serta terbuka menyampaikan semua keluh kesah terkait seluruh tahapan Pilkada 2024. KPU terbuka terhadap semua kritikan dan masukan,” ungkap Iffa.
“Dan itu sangat dibutuhkan, terutama mengingat lebih dari setengah pemilih adalah perempuan,” pungkasnya.
Pilkada 2024 akan diselenggarakan di 37 provinsi, 415 kabupaten, dan 93 kota.
Seluruh masyarakat Indonesia yang telah ditetapkan sebagai pemilih akan memiliki kesempatan untuk mencoblos atau memilih calon wali kota, bupati, dan gubernur pilihan mereka.
Calon kepala daerah yang terpilih akan memimpin pada periode 2024-2029.
