Bawaslu Wanti-wanti Peserta Pilkada Tak Lakukan Kekerasan Berbasis Gender
Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) menjelaskan bentuk kerawanan yang dapat terjadi selama Pilkada 2024. Salah satunya ialah kekerasan berbasis gender.
Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Rahmat awalnya mengatakan tahapan yang paling rawan dalam pilkada yakni masa kampanye, pemungutan dan perhitungan suara serta masa pencalonan. Menurutnya, dalam tahapan tersebut berpotensi muncul politik uang, kekerasan, permasalahan di TPS hingga pelibatan anak dalam kampanye.
"Menurut pemetaan kerawanan kita, tahapan yang paling rawan, kampanye, pemungutan hitung, dan pencalonan kemarin," kata Bagja usai Acara Penandatanganan Nota Kesepahaman dengan JPPR, Koalisi Perempuan, Kalyanamitra, dan Cek Fakta di Bawaslu, Jakarta Pusat pada Selasa (29/10/2024).
Anggota Bawaslu RI, Lolly Suhenty berbicara bentuk kekerasan berbasis gender juga rawan terjadi saat pilkada. Kekerasan itu, kata dia, misalnya dengan menjadikan perempuan sebagai sasaran politik uang hingga menyangkutkan status perempuan dalam kampanye.
"Kalau dari hasil penelitian teman-teman KPI, misalnya menunjukkan pertama, ada informasi yang tidak santai, nggak boleh," jelas Lolly.
"Kedua, misalnya perempuan menjadi sasaran dari politik uang. Yang ketiga, misalnya dari yang mereka sampaikan adalah misalnya dalam proses kampanye, menyangkut status soal perempuan yang janda misalnya, itu kan kekerasan," lanjutnya.
Lolly mengimbau agar setiap orang dapat memberikan contoh baik dalam proses demokrasi pilkada. Ia menyebut muatan kampanye dalam pilkada tidak boleh misoginis serta diskriminatif.
"Bawaslu selalu berupaya untuk memberikan imbauan, supaya setiap orang memberikan contoh baik dalam proses demokrasi di pilkada," kata Lolly.
Dalam kesempatan itu, Bawaslu meneken Nota Kesepahaman dengan JPPR, Koalisi Perempuan, Kalyanamitra, dan Cek Fakta. Hal ini bertujuan sebagai pemantau proses Pilkada, yakni untuk membantu melihat misinformasi hingga berfokus kepada perempuan.
"Untuk pemantauan proses pilkada," ungkap Bagja.
