Beda Pandangan Mardiono dan Sekjen soal Kemungkinan Perubahan AD/ART Caketum PPP
JAKARTA, KOMPAS.com - Jajaran kepemimpinan DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) nampak berbeda pandangan soal potensi perubahan AD/ART untuk menentukan calon ketua umum partai berlambang kabah itu.
Mulanya, Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum PPP Muhamad Mardiono menyebutkan, ketentuan untuk menjadi calon ketua umum tetap mengacu pada AD/ART yang ada saat ini.
Pasalnya, perubahan AD/ART hanya bisa dilakukan dalam forum Muktamar X yang rencananya digelar akhir April atau awal Mei 2025.
Artinya, jika terjadi perubahan, AD/ART itu berlaku untuk Muktamar XI yang berlangsung lima tahun kemudian.
“Jadi dalam pelaksanaan muktamar besok, ya tentu mengacu kepada anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yang existing sekarang,” ujar Mardiono di Mercure Hotel, Ancol, Jakarta Utara, Sabtu (14/12/2024).
AD/ART saat ini tidak membuka ruang untuk kader baru maupun figur non kader mengajukan diri sebagai calon ketua umum.
Selain itu, AD/ART PPP yang berlaku juga memberikan syarat bahwa hanya kader yang pernah menduduki jabatan satu tingkat di bawah ketua umum yang bisa bertarung untuk memperebutkan kursi ketua umum PPP.
“yang bisa disebut satu tingkat (di bawah ketua umum) adalah misalnya wakil ketua umum, ketua wilayah, pengurus DPP, boleh, pengurus harian,” sebut Mardiono.
“Kenapa demkian? Karena memang PPP ini adalah berbasis partai kader. Para pendahulu, para pendiri itu memang sudah melakukan pemikiran-pemikiran yang komprehensif,” sambung dia.
Sementara itu, ditemui terpisah Sekretaris Jenderal (Sekjen) PPP Arwani Thomafi mengungkapkan, masih ada peluang untuk mengganti isi AD/ART terkait dengan syarat calon ketua umum PPP.
Walaupun, proses itu memang hanya bisa dilakukan dalam forum muktamar.
Namun, Arwani menggarisbawahi, syarat calon ketua umum di AD/ART PPP masih bisa diubah tergantung aspirasi para peserta muktamar.
“Terkait dengan siapa yang akan dipilih, jika memang muktamirin menghendaki nama-nama, misalnya ingin ada perubahan persyaratan ketua umum, (supaya) tidak harus pernah menjadi ketua DPW, tidak harus selama sekian waktu sudah ber-SK sebagai pengurus DPP dan sebagainya, dan sebagainya kembali pada peserta, kembali pada muktamirin, jika memang itu dikehendaki,” papar dia.
Ia juga memberikan sinyal bahwa pintu terbuka untuk figur non kader yang ingin mengikuti kontestasi tersebut.
Arwani mengaku tak bisa memberikan batasan atas berbagai aspirasi para peserta muktamar, jika memang ada keinginan untuk mengubah AD/ART dan membuka ruang untuk figur eksternal.
“Nah terhadap tokoh-tokoh di luar itu, sekali lagi tentu kembali pada teman-teman muktamirin, saya enggak bisa membatasi,” ungkapnya.
Meski begitu, PPP sendiri sudah memiliki banyak kader mumpuni yang juga bisa ikut memperebutkan kursi ketua umum.
“Sekali lagi, kita punya kader banyak, baik kader yang selama ini sudah aktif di DPP atau kader yang selama ini sudah ber-KTA PPP itu kita punya,” imbuh dia.
Diketahui Ketua Majelis Pertimbangan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Romahurmuziy atau Rommy menyatakan ada empat kandidat calon ketua umum PPP.
Keempatnya adalah Sandiaga Uno, Taj Yasin, Dudung Abdurachman, dan Saifullah Yusuf atau Gus Ipul.
Sandiaga Uno dan Taj Yasin adalah kader PPP, sementara Dudung dan Gus Ipul belum pernah bergabung dengan partai berlambang Kabah itu.
Di sisi lain, Mardiono sudah menyatakan siap maju untuk memperebutkan kursi ketua umum jika mendapatkan mandat dari kadernya.
