BEM SI Akan Gelar Demo Tolak PPN 12 Persen Pekan Ini
JAKARTA, KOMPAS.com - Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) menyatakan siap melakukan demonstrasi untuk menolak kenaikan pajak pertambahan nasional (PPN) menjadi 12 persen.
“(Kami) akan turun, bahkan jika eskalasi emosional masyarakat meningkat, pekan ini kita turun ke jalan,” kata Koordinator Pusat BEM SI Satria Naufal dalam pernyataannya kepada Kompas.com pada Jumat (20/12/2024) malam.
Pernyataan ini merupakan bentuk kecaman BEM SI terhadap pemerintah, yang mencakup 350 kampus dan tersebar di 14 wilayah di seluruh Indonesia.
“Berapa banyak kampus yang akan menolak, kami sempat internalisasi perihal isu ini, namun kawan-kawan sedang mengkaji di setiap kampus. Kami sedang eksternalisasi untuk mencari mitra strategis dalam eskalasi isu ini,” ungkap Satria.
Lebih lanjut, Satria menekankan bahwa BEM SI menuntut Presiden untuk mengkaji ulang rencana kenaikan PPN tersebut.
Satria juga mengkritik wacana kenaikan PPN yang dinilai tidak sesuai dengan kondisi ekonomi masyarakat yang belum merata dan sedang tidak stabil.
“Pertimbangannya sudah jelas, pada proses kebijakan PPN naik hingga 12 persen ini tidak diimbangi dengan pendapatan masyarakat yang meningkat, lapangan pekerjaan yang tambah luas,” ujarnya.
Meskipun kenaikan PPN disebut hanya berlaku di sektor barang mewah, Satria mengingatkan bahwa hal ini tetap akan memengaruhi daya beli masyarakat secara keseluruhan.
Sebelumnya, pemerintah telah resmi menerapkan tarif PPN 12 persen mulai 1 Januari 2025, sesuai dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengonfirmasi kebijakan ini dalam Konferensi Pers Paket Stimulus Ekonomi untuk Kesejahteraan pada Senin (16/12/2024).
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan bahwa PPN 12 persen akan dikenakan pada barang dan jasa mewah atau premium.
Contoh barang dan jasa yang sebelumnya dibebaskan dari PPN dan akan dikenakan tarif baru antara lain bahan makanan premium seperti beras premium, daging wagyu, ikan salmon premium, serta jasa pendidikan dan pelayanan kesehatan berstandar internasional.
Namun, beberapa barang kebutuhan pokok, seperti beras, daging ayam ras, telur ayam, dan minyak goreng, akan tetap bebas PPN, sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2020.
Pemerintah juga mengalokasikan insentif PPN 2025 sebesar Rp 265,5 triliun, yang akan diberikan kepada sektor bahan makanan, otomotif, dan properti.
