Berantas Korupsi, Budi Gunawan Sebut Pemerintah Bisa Tiru Finlandia yang Pakai Big Data Analytic
JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Budi Gunawan mengusulkan bahwa pemerintah bisa meniru upaya pemberantasan korupsi yang dilakukan di Finlandia dengan menggunakan big data analytic.
Hal itu dikatakan Budi Gunawan dalam pidatonya dalam acara peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) 2024 yang digelar di Gedung Juang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Jakarta, Senin (9/12/2024).
“Pemerintah juga dapat meniru atau kita bisa dapat meniru best practice dari negara lain yang telah terbukti mampu di dalam melakukan pemberantasan korupsi. Sebagai contoh di Finlandia menggunakan big data analytic di dalam melakukan deteksi pola korupsi yang sering digunakan,” katanya.
Menurut Budi Gunawan, melalui penggunaan big data tersebut dapat dideteksi pola korupsi yang sering digunakan sehingga bisa dilakukan evaluasi kebijakan atau policy review untuk menutup celah-celah terjadinya korupsi.
Untuk diketahui, berdasarkan data Indeks Persepsi Korupsi (IPK) yang dikeluarkan Transparancy International, Finlandia menempati urutan nomor dua negara tidak korup di dunia tahun 2023.
Finlandia mendapatkan skor 87 dari nilai sempurna 100 yang diberikan. Sementara Indonesia berada di peringkat 115 dari 180 negara, dengan skor 34.
Namun, mantan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) ini mengungkapkan, pemerintah sejauh ini sudah melakukan beberapa upaya melalui sistem digitalisasi yang terbukti efektif dalam mencegah terjadinya korupsi.
“Salah satu strategi utama pemberatasan korupsi yang telah terbukti efektif adalah dengan terus menerus melakukan perbaikan pada proses tata kelola pemerintahan melalui digitalisasi dan reformasi sistemik pada aspek birokrasi pemerintah,” ujarnya.
Budi Gunawan lantas menjabarkan langkah yang sudah dilakukan pemerintah melalui digitalisasi. Antara lain melalui e-government untuk meningkatkan transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
Kemudian, e-budgeting terkait penganggaran guna mengurangi potensi terjadinya manipulasi.
“Penerapan e-budgeting juga diterapkan dalam pengelolaan anggaran, khususnya pengelolaan anggaran negara baik itu APBN maupun APBD secara digital sehingga pengawasan peggunaan anggaran akan lebih mudah dan mengurangi potensi terjadinya manipulasi,” katanya.
Selanjutnya, e-procurement untuk mengurangi interkasi langsung yang sering memicu terjadinya kolusi dan korupsi dalam pengadaan barang dan jasa. Serta, untuk memastikan proses tender bisa lebih adil dan transparan.
“E-procurement juga menjadi andalan di dalam pengadaan barang dan jasa secara elektronik. Tujuannya adalah mengurangi interaksi langsung yang sering memicu terjadinya kolusi dan korupsi,” ujarnya.
Lebih lanjut, Budi Gunawan mengungkapkan bahwa sistem pelayanan publik berbasis online akan terus dikembangkan seperti dalam pembuatan KTP, pembayaran pajak.
Hal itu dilakukan agar masyarakat bisa melakukan layanan tanpa harus berhadapan langsung dengan para petugas. Sehingga, akhirnya mengurangi terjadinya pungutan liar.
Sementara itu, menutup pidatonya, Budi Gunawan mengajak seluruh elemen pemerintah dari pusat hingga daerah, serta masyarakat untuk berkerja sama dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi.
"Mari kita jadikan peringatan Harkordia tahun 2024 ini sebagai momentum bagi KPK dan seluruh elemen bangsa untuk memperkuat sinergi guna mewujudkan Indonesia yang bebas dari korupsi,” kata Budi Gunawan.
