Bertemu Pj Gubernur, Buruh Sampaikan Langsung Tuntutan UMP 2025 Tembus Rp 6,5 Juta
JAKARTA, KOMPAS.com - Para buruh menyampaikan tiga tuntutan terkait upah minimum provinsi (UMP) 2025 dalam audiensi dengan Penjabat (Pj) Gubernur Jakarta Teguh Setyabudi, Rabu (6/11/2024).
Ketua DPD Federasi Serikat Pekerja Logam Elektronik Mesin Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FSP LEM SPSI) Yusuf Suprapto menuturkan, tuntutan pertama yakni permintaan kenaikan UMP 2025 menjadi Rp 6,5 juta.
"Ada tiga poin yang kami sampaikan ke beliau. Pertama soal UMP 2025 harapan kami bisa menembus Rp 6 sampai Rp 6,5 juta," ujar Yusuf usai audiensi di Balai Kota Jakarta, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Rabu (6/11/2024).
Tuntutan kedua terkait kenaikan upah bagi buruh yang sudah satu tahun bekerja sebesar 5 persen dari UMP 2025.
"Kan memang kami belum punya guidance (panduan) harapannya Jakarta punya guidance, minimal 5 persen di atas UMP untuk teman-teman yang bekerja satu tahun ke atas," ucapnya.
Tuntutan ketiga terkait keputusan gubernur soal penetapan upah sektoral sesuai dengan putusan yang dikeluarkan MK.
Sebelumnya diberitakan, buruh dari Federasi Serikat Pekerja Logam Elektronik Mesin Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FSP LEM SPSI) menggelar aksi unjuk rasa di depan Balai Kota Jakarta, Rabu.
Menunjukan aksi protes untuk kenaikan UMP 2025, massa buruh mulai memadati Jalan Medan Merdeka Selatan, Kebon Sirih, Jakarta Pusat.
Mereka membawa atribut yang menyuarakan tuntutan, seperti spanduk bertuliskan "Buruh Bersatu Tak Bisa Dikalahkan" dan "Bangkit Bergerak Satu Komando".
Situasi sempat memanas ketika buruh memblokir Jalan Medan Merdeka Selatan selama sekitar 10 menit, menutup akses bagi kendaraan yang melintas.
Polisi dari Polres Metro Jakarta Pusat yang berjaga segera turun tangan dan meminta massa untuk membuka sebagian jalur agar lalu lintas dapat berjalan.
Massa akhirnya mengalah dan membuka sebagian jalan, meskipun pengendara yang terjebak dalam kemacetan terlihat kesal dan membunyikan klakson.
