Biaya Haji 2025 Lebih Murah, Bagaimana Cara Pemerintah Menyiasatinya?
JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah tengah mengupayakan biaya haji 2025 lebih murah, tanpa mengurangi kualitas dari penyelenggaraan ibadah haji itu sendiri.
Upaya ini dilakukan agar pelaksanaan ibadah haji tidak memberatkan masyarakat. Namun di sisi lain, Presiden Prabowo Subianto juga menekankan pentingnya kualitas dari penyelenggaraan ibadah haji harus tetap diperhatikan oleh penyelenggara.
Untuk membahas ini, pemerintah berencana segera membahas persoalan ibadah haji 2025 bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Di sisi lain, DPR juga berencana segera membentuk Panitia Kerja (Panja) Penyelenggaraan Ibadah Haji 2025, yang rencananya rapatnya akan dimulai Senin (30/12/2024).
"Tanggal 30-an rapat pembentukan Panja. Baru setelah itu rapat Panja," kata Wakil Menteri Agama Muhammad Syafi’i di Kompleks Istana Kepresidenan, Jumat (27/12/2024).
Menteri Agama Nasaruddin Umar sebelumnya bertemu Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Penasihat Khusus Presiden Bidang Haji Muhadjir Effendy dan Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat siang.
Usai pertemuan, Nasaruddin menuturkan, ada sejumlah pos pengeluaran haji yang bisa ditekan. Misalnya, inflasi, kurs rupiah terhadap dollar AS maupun SAR, hingga faktor eksternal lainnya.
"Jadi yang jelas bahwa spiritnya kita ingin lebih murah dijangkau masyarakat melalui efisiensi yang kita lakukan. Maka itu melalui pembersihan seluruh hal-hal yang menyimpang itu juga akan berkontribusi terhadap penurunan harga," kata Nasaruddin.
Salah satu opsi yang memungkinkan untuk memangkas biaya haji 2025 yaitu pelaksaannya yang lebih pendek dari tahun-tahun sebelumnya.
Menag Nasaruddin mengatakan, jemaah haji sebenarnya memiliki waktu kosong sebelum melaksanakan ibadah haji pada saat puncak haji.
Namun, untuk melaksanakan kegiatan ini, pemerintah perlu berkomunikasi terlebih dulu dengan Pemerintah Arab Saudi.
Presiden Prabowo juga berkeinginan agar ada perkampungan haji Indonesia di Arab Saudi.
Menurut Menag Nasaruddin, selain dapat dimanfaatkan sebagai tempat tinggal jemaah haji asal Indonesia saat musim haji, perkampungan itu juga bisa dimanfaatkan oleh jemaah yang melaksanakan umrah.
"Presiden juga tetap mewacanakan untuk membuat perkampungan Indonesia yang bukan hanya dipakai nanti untuk jemaah haji, tetapi juga untuk dipakai di jemaah-jemaah umrah yang lain," ujar Nasaruddin
Hanya saja, perkampungan Indonesia ini belum akan direalisasikan di musim haji 2025.
Wamenag Syafi’ menuturkan, pemerintah juga berjanji tak akan mengalihkan kuota haji reguler tahun depan untuk haji plus, seperti yang terjadi pada tahun ini.
Syafii mengakui bahwa ada persoalan yang terjadi di dalam peralihan kuota tersebut, lantaran menyalahi aturan yang telah disepakati antara pemerintah dan DPR.
"Tapi tetap, kan dianggap tidak mengikuti keputusan Panja, tidak sesuai dengan Perpres. Tapi kita siap memperbaikinya untuk tahun ini," kata Syafi’i.
Adapun untuk kota haji 2025 sejauh ini dipastikan belum ada perubahan dibandingkan tahun 2024.
Namun, Menag Nasaruddin rencananya akan bertemu Menteri Haji Arab Saudi pada 13 Januari 2025, untuk membahas penyelenggaraan ibadah haji, termasuk kemungkinan meminta kuota tambahan.
Efisiensi pos, imbuh Syafi’i, juga bisa dilakukan dengan melakukan rasionalisasi pos-pos pengeluaran saat ini, sehingga beban biaya yang dikeluarkan jemaah lebih sedikit.
Namun, untuk memastikan besaran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) dan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih), nantinya akan dibahas bersama DPR terlebih dulu di dalam panja.
"Di situlah baru diputuskan berapa ongkos haji. Tapi hampir kita pastikan ya Pak Menteri, ongkos haji tahun ini turun. Berapa besarannya? Itu nggak bisa disebut sekarang. Karena harus ada kesepakatan di Panja," tuturnya.
