Biaya Haji 2025 Turun, DPR Pastikan Tak Korbankan Fasilitas dan Kualitas Pelayanan Jemaah
JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Panja Haji DPR 2025 Abdul Wachid mengatakan, keputusan penurunan biaya Haji 2025 menjadi Rp 89,4 juta merupakan upaya pemerintah untuk menyeimbangkan antara besarnya biaya yang ditanggung jemaah dengan keberlanjutan nilai manfaat di masa akan datang.
Abdul mengatakan, penurunan biaya haji ini sejalan dengan visi pemerintah untuk efisiensi.
“Sejalan dengan visi pemerintah, kami mendorong efisiensi agar subsidi nilai manfaat dari dana haji bisa lebih sustainable dan di sisi lain bisa mengurangi beban jemaah,” kata Abdul, dalam keterangannya, pada Selasa (7/1/2025).
Pihaknya telah bekerja keras untuk menurunkan angka Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) tahun ini, baik untuk komponen Bipih yang dibayarkan oleh masyarakat maupun nilai manfaat yang disediakan oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH).
“Alhamdulillah, setelah melakukan rapat marathon, kami berhasil menurunkan besaran BPIH tahun ini sekitar Rp 4 juta dibanding usulan pemerintah,” tutur dia.
Abdul menambahkan bahwa output dari keputusan ini adalah efisiensi dana haji demi keberlanjutan pendanannya di masa depan.
Namun, ia juga menekankan pentingnya memastikan biaya haji tetap rasional tanpa mengorbankan fasilitas dan kualitas pelayanan.
“Kami berharap petugas haji mendapatkan pembekalan yang cukup. Selain itu, penting bagi Kemenag RI untuk merancang manajemen krisis di titik-titik rawan demi memberikan pelayanan ibadah yang maksimal kepada para jemaah,” kata dia.
Abdul menegaskan bahwa keputusan ini mencerminkan kepedulian pemerintah terhadap aspirasi masyarakat yang menginginkan biaya haji lebih terjangkau tanpa mengurangi standar pelayanan.
Ia juga menjelaskan bahwa pengawasan ketat akan diterapkan untuk memastikan bahwa dana yang dikelola tetap akuntabel dan bermanfaat secara optimal.
"Sesuai dengan arahan dari Bapak Presiden Prabowo, kami berupaya mencari formulasi agar biaya haji tidak memberatkan calon jemaah, namun mampu meningkatkan kualitas pelayanan menjadi lebih baik dan berkelanjutan,” tambah dia.
“Karena efisiensi ini bukan sekadar soal angka, tetapi juga tentang memastikan setiap rupiah yang dikeluarkan berdampak nyata bagi kenyamanan dan kemudahan jemaah," imbuh Abdul.
