Biden Bahas Pemberontakan di Suriah dengan Penasihat Keamanan
Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden akan bertemu dengan penasihat keamanan nasionalnya untuk membahas pemberontakan di Suriah. Diketahui, kelompok Islamis menyatakan bahwa mereka telah merebut Damaskus dan menggulingkan Presiden Bashar al-Assad.
Dilansir AFP, Senin (9/12/2024), AS sejauh ini bungkam dalam tanggapannya. Sementara para pemimpin dunia lainnya telah mempertimbangkan untuk mendesak perdamaian, memuji jatuhnya Assad hingga mendorong solusi politik untuk menstabilkan.
"Presiden akan bertemu dengan tim keamanan nasionalnya pagi ini untuk menerima informasi terkini tentang situasi di Suriah," kata juru bicara Dewan Keamanan Nasional Sean Savett di media sosial X.
Militer AS terhitung memiliki sekitar 900 tentara di Suriah dan 2.500 di Irak sebagai bagian dari koalisi internasional yang dibentuk pada tahun 2014 untuk membantu memerangi kelompok jihadis ISIS.
Koalisi ini secara rutin menyerang target-target di negara tersebut, termasuk yang terkait dengan milisi yang didukung Iran. Teheran merupakan pendukung utama pemerintahan Assad.
Sebelumnya, Assad dilaporkan kabur dari Damaskus setelah pemberontak memasuki ibu kota pada Minggu pagi waktu setempat. Setelah itu, pemberontak mendeklarasikan era baru di Suriah dan menyatakan pemerintahan Assad telah berakhir.
Assad telah memimpin Suriah sejak 2000. Dia menjadi presiden setelah ayahnya, Hafez al-Assad, yang menjadi Presiden Suriah sejak 1971, meninggal pada 2000.
Perdana Menteri Suriah Mohammad Ghazi al-Jalali mengatakan dia tidak berencana kabur seperti Assad. Dia ingin memastikan lembaga publik di Suriah tetap berfungsi dan pengalihan kekuasaan berlangsung damai.
Pimpinan Hayat Tahrir al-Sham (HTS) Al Julani mengatakan semua pasukan oposisi di Damaskus dilarang mengambil alih lembaga publik. Dia mengatakan semua lembaga pemerintah tetap berada di bawah pengawasan PM Suriah sampai pengalihan kekuasaan secara resmi. Dia juga melarang ada tembakan perayaan.
"Tetap berada di bawah pengawasan mantan Perdana Menteri sampai diserahkan secara resmi. Tembakan perayaan juga dilarang," ujar Al-Julani dalam sebuah pernyataan.
