BKPM Ungkap 58 Perusahaan Masuk ke Indonesia Imbas Perang Dagang AS-China
Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal alias BKPM mengungkapkan Indonesia telah menerima relokasi dan diversifikasi 58 perusahaan selama 2020—2023, akibat perang dagang antara Amerika Serikat dan China.
Deputi Bidang Promosi Penanaman Modal Kementerian Investasi dan Hilirisasi Nurul Ichwan menjelaskan bahwa pemerintah Amerika Serikat (AS) telah menerapkan tarif impor tinggi dari China dan kemungkinan akan terus naik usai calon presiden Donald Trump memenangkan Pilpres AS 2024.
Perang dagang antara dua negara adidaya tersebut telah menyebabkan munculnya kebijakan China+1 dari perusahaan-perusahaan multinasional. Artinya, perusahaan multinasional yang ada di Negeri Panda mencari negara alternatif untuk menanamkan modalnya karena takut penjualan produknya yang diproduksi di China semakin menurun.
Oleh sebab itu, Ichwan menyatakan pemerintah akan coba terus memanfaatkan efek dari perang dagang antara AS-China tersebut seperti yang telah terjadi selama 2020—2023, yang mana 58 perusahaan multinasional telah masuk ke Indonesia.
"Relokasi dan diversifikasi investasi dari 58 perusahaan [tersebut] senilai US$14,7 miliar yang berasal dari AS, Eropa, dan Asia," jelas Ichwan kepada Bisnis, Senin (11/11/2024).
Dia memerinci, 58 perusahaan tersebut terdiri dari bidang usaha industri lampu, industri makanan dan minuman, industri pipa, industri kaca, industri alat kesehatan, industri panel surya, industri kendaraan bermotor roda empat, industri rokok, industri elektronik, hingga industri tekstil.
Dari total 58 perusahaan, sebanyak 13 korporasi berasal dari China dan Vietnam.
Lebih lanjut, dia mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto sudah menekankan ingin meningkatkan daya saing dan iklim investasi di Indonesia terutama di sejumlah sektor prioritas seperti hilirisasi sumber daya alam, berbasis riset dan inovasi, investor berorientasi ekspor, serta sektor pendidikan dan kesehatan.
"Tantangan geoekonomi global menuntut pelaku bisnis dan juga pemerintah untuk lebih adaptif serta memperkuat kerjasama internasional dengan prinsip diplomasi yang kita pegang, bebas dan aktif," ujar Ichwan.
Sementara itu, lembaga pemeringkatan kredit internasional Moody’s Ratings meyakini arus perdagangan dan investasi akan masuk ke kawasan Asean dan India usai Donald Trump berhasil memenangkan Pemilu AS 2024.
Moody’s memproyeksikan bahwa pemerintahan Trump nantinya akan lebih memilih kebijakan perekonomian yang proteksionisme. Artinya, Trump akan menerapkan tarif perdagangan yang tinggi hingga memperketat investasi di sektor-sektor strategis.
Dengan demikian, perang dagang antara AS dan China akan semakin memanas. Perusahaan multinasional yang ada di China pun akan coba mencari negara alternatif.
"Yang akan berdampak negatif pada ekonomi China dan akibatnya menghambat pertumbuhan regional. Namun, pergeseran ini mungkin menguntungkan India dan negara-negara Asean [Asia Tenggara]," tulis laporan terbaru Moody’s yang terbit pada Senin (11/11/2024).
Secara khusus, Moody’s melihat risiko gangguan pasokan semikonduktor global juga akan semakin nyata. Selama ini, China memang dikenal sebagai pemasok utama produk semikonduktor dunia.
Secara umum, Moody’s menekankan bahwa tindakan proteksionisme Trump nantinya akan mengganggu rantai pasokan global dan berdampak negatif pada sektor-sektor yang bergantung pada bahan dan barang impor.
"Seperti manufaktur, teknologi, dan ritel," lanjut laporan tersebut.
