Blockchain dan Transparansi Program Makan Bergizi Gratis
Presiden Prabowo Subianto menempatkan transparansi sebagai fondasi utama pemerintahannya. Transparansi ini dinyatakan dalam berbagai kesempatan dan menjadi sangat penting untuk menjaga kepercayaan publik, industri, dan pemerintah daerah, serta menjadi momentum penting dalam 100 hari pertama pemerintahannya untuk meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan, serta untuk mengatasi berbagai tantangan yang selama ini dihadapi, salah satunya dalam distribusi pangan di Indonesia, seperti kebocoran subsidi dan inefisiensi rantai pasok.
Salah satu inisiatif andalannya adalah program makan bergizi gratis di sekolah, yang tidak hanya untuk meningkatkan kesehatan anak-anak tetapi juga memperkuat ketahanan dan kedaulatan pangan nasional. Dalam hal ini, transparansi dalam rantai pasok, distribusi bantuan, dan penggunaan subsidi adalah kunci sukses, dan teknologi blockchain hadir sebagai solusi nyata.
Semua Pihak Terkoordinasi
Program makan siang bergizi melibatkan banyak pihak, mulai dari produsen bahan pangan hingga anak-anak yang menikmati makanannya. Petani dan nelayan lokal berperan sebagai penghasil utama bahan pangan seperti beras, sayur, ikan, dan telur. Pelibatan mereka membantu memastikan kualitas pangan yang segar sekaligus mendukung ekonomi lokal. Selain itu, koperasi dan UMKM juga turut berperan dalam mengolah bahan pangan menjadi makanan siap santap, yang diharapkan dapat menggerakkan ekonomi kerakyatan dan membuka lapangan kerja baru.
Penyedia jasa logistik memainkan peran penting dalam mendistribusikan bahan pangan dari petani ke dapur umum atau sekolah. Efisiensi distribusi menjadi sangat penting agar makanan sampai tepat waktu dan tetap berkualitas. Di dapur umum atau sekolah, bahan pangan diolah menjadi makanan bergizi oleh juru masak dan tenaga pendukung yang menyiapkan makanan dengan menu bervariasi untuk memastikan setiap anak mendapatkan asupan nutrisi yang memadai. Guru dan tenaga kependidikan di sekolah bertugas mendistribusikan makanan kepada anak-anak serta memberikan edukasi tentang pentingnya gizi bagi pertumbuhan mereka.
Pemerintah berperan sebagai regulator, fasilitator, dan pengawas untuk memastikan semua pihak terkoordinasi dan program berjalan lancar. Anggaran awal untuk program ini diperkirakan mencapai Rp 800 miliar per hari, yang merupakan 75% dari total kebutuhan sebesar Rp 1,2 triliun per hari ketika program berjalan penuh. Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana menyatakan bahwa sebagian besar anggaran ini digunakan untuk membeli produk-produk pertanian dan bahan baku.
Dana sebesar itu, karena merupakan program unggulan Prabowo, harus dikelola dengan baik dan transparan. Semua pemangku kepentingan akan menyoroti pelaksanaannya, terutama dengan potensi kebocoran yang mungkin terjadi karena banyaknya pihak yang terlibat.
Sebagai contoh implementasi blockchain dalam program pangan, kita bisa melihat bagaimana India menghadapi tantangan serupa. India memiliki sistem subsidi pangan publik yang sangat besar, menjangkau lebih dari 800 juta orang. Sistem ini rentan terhadap korupsi dan inefisiensi, dengan banyaknya kebocoran dan penyalahgunaan subsidi.
Untuk mengatasi masalah tersebut, pemerintah India menerapkan teknologi blockchain untuk mendistribusikan subsidi pangan melalui Public Distribution System (PDS). Setiap penerima manfaat memiliki identitas digital di blockchain, dan transaksi penyaluran subsidi dicatat di blockchain, sehingga transparan dan tidak dapat diubah. Berdasarkan data dari riset Niti Aayog, implementasi blockchain ini berhasil mengurangi kebocoran subsidi hingga 40%, meningkatkan efisiensi distribusi, dan memastikan bahwa bantuan sampai kepada yang berhak
Blockchain bukan hanya tentang kripto; ini adalah teknologi yang memiliki potensi besar untuk mengubah cara kita mengelola distribusi pangan dan program sosial lainnya. Namun, penerapan blockchain tidak lepas dari tantangan yang perlu diatasi. Tantangan-tantangan tersebut mencakup infrastruktur teknologi yang masih terbatas, literasi digital yang belum merata, serta perlunya kerja sama erat antara berbagai pemangku kepentingan. Mengatasi tantangan ini sangat penting agar implementasi blockchain dapat berjalan dengan efektif dan memberikan dampak nyata.
Selain itu, aspek keamanan blockchain juga tidak bisa diabaikan. Blockchain menawarkan keunggulan dalam menjaga kerahasiaan data dan mencegah manipulasi, yang merupakan salah satu alasan utama mengapa teknologi ini memberikan kepercayaan kepada semua pemangku kepentingan. Data yang dicatat di blockchain tidak dapat diubah atau dimanipulasi, memastikan tingkat keamanan dan integritas yang tinggi.
Dengan penerapan yang tepat, blockchain dapat meningkatkan transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas dalam program besar seperti makan siang gratis, terutama dengan memperhatikan tantangan infrastruktur dan keamanan yang ada.
Menyederhanakan Rantai Pasok
Blockchain dapat memastikan sumber bahan pangan berasal dari petani lokal. Pelacakan dan verifikasi dari tahap penanaman hingga konsumsi memungkinkan bahan pangan benar-benar berasal dari sumber lokal, organik, dan berkelanjutan, serta membantu mencegah penipuan sehingga petani mendapat kompensasi yang layak. Selain itu, blockchain dapat melacak kualitas pangan di setiap tahap rantai pasok, memastikan makanan memenuhi standar gizi sebelum sampai ke siswa, serta mencatat protokol keamanan pangan secara transparan.
Distribusi bahan pangan di Indonesia yang luas menjadi tantangan logistik yang besar. Blockchain dapat menyederhanakan rantai pasok dengan memungkinkan transaksi langsung antara petani, pemasok, dan sekolah. Ini tidak hanya mengurangi biaya tetapi juga memastikan transparansi dan efisiensi. Dalam hal subsidi, blockchain memungkinkan penyaluran subsidi dipantau secara real-time, memastikan distribusi yang adil dan transparan. Dengan adanya smart contracts, subsidi dapat didistribusikan secara otomatis setelah syarat tertentu dipenuhi.
Banyak petani di daerah terpencil tidak memiliki identitas resmi, sehingga sulit bagi mereka untuk mengakses program pemerintah. Dengan Identitas Digital Terdesentralisasi (DID), petani dapat mendaftarkan identitas mereka tanpa proses birokrasi yang rumit, memudahkan akses terhadap subsidi dan program pemerintah.
Konsep ini juga mencerminkan inklusivitas, memastikan bahwa semua petani, termasuk mereka yang berada di daerah terpencil dan kurang terlayani, dapat berpartisipasi secara setara dalam program pemerintah dan mendapatkan manfaat yang seharusnya. Ini juga akan mendukung target pemerintah pertumbuhan ekonomi 6-8% per tahun untuk mencapai visi Indonesia sebagai bagian dari negara maju 2045.
Menghindari Penyalahgunaan
Pengembangan blockchain harus diupayakan oleh anak bangsa demi kedaulatan digital, dan juga untuk pengembangan inovasi berbasis tantangan lokal serta pengembangan sumber daya manusia. Langkah ini penting agar teknologi yang digunakan relevan dengan konteks dan kebutuhan lokal, sekaligus memperkuat kemampuan bangsa dalam menguasai teknologi strategis di masa depan.
Program makan bergizi gratis dan kedaulatan pangan yang dicanangkan Presiden Prabowo adalah langkah yang ambisius dan diperlukan untuk meningkatkan kesehatan anak-anak dan mendukung pertanian lokal. Dengan integrasi blockchain, transparansi, efisiensi, dan keberlanjutan dapat tercapai, sehingga tujuan ini tidak hanya menjadi wacana tetapi dapat benar-benar terlaksana.
Strategi nasional terkait blockchain penting sebagai bagian dari kedaulatan digital. Data strategis, seperti rantai pasok pangan dan subsidi, harus dikelola dengan aman dan transparan untuk menghindari penyalahgunaan.
Tuhu Nugraha Digital Business & Metaverse Expert, Principal Indonesia Applied Digital Economy & Regulatory Network (IADERN) dan GP Rahman Desyanta Sekjen Indonesia Blockchain Society(IBS), CoFounder Bali Blockchain Center, penulis buku ‘Blockchainisasi Keuangan’
Simak juga video Mengenal Demit Token, Game Horor NFT Buatan Developer Indonesia
[Gambas Video 20detik]
