Bos Otorita Minta Tambahan Dana untuk IKN Rp8,1 Triliun di 2025
Bisnis.com, JAKARTA – Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN), Basuki Hadimuljono menyebut tengah berkoordinasi bersama dengan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani dan Kepala Bappenas mengenai usulan penambahan anggaran.
Dalam usulan itu, Basuki menjelaskan bahwa Badan Otorita IKN meminta tambahan anggaran sebesar Rp8,1 triliun untuk mendukung pembangunan sarana dan prasarana legislatif hingga yudikatif.
“Kami sedang mengajukan tambahan ke Bappenas dan Menteri Keuangan Rp8,1 triliun untuk tahun anggaran 2025,” kata Basuki saat ditemui di kantor Otorita IKN, Jakarta, Senin (9/12/2024).
Basuki menambahkan, usulan anggaran itu juga bakal digunakan untuk menyukseskan pembangunan konektivitas di IKN.
Sejalan dengan hal itu, Basuki mengungkap akan segera melelang pengadaan pembangunan proyek legislatif dan yudikatif di IKN itu dalam waktu dekat, tepatnya di awal 2025.
“Tahun depan sudah Januari kan? Iya [dilelangnya], bulan depan,” tegasnya.
Sebelumnya, Basuki mengungkap bahwa dirinya diminta oleh Presiden Prabowo Subianto untuk mempercepat pembangunan IKN.
Salah satu yang bakal jadi prioritas yakni pembangunan gedung yudikatif dan legislatif. Selanjutnya, juga bakal melanjutkan bahwa tak hanya KIPP, tetapi ekosistemnya seperti hunian, perkantoran dan infrastruktur dasar lainnya di IKN harus dipersiapkan.
Adapun, konstruksi kantor legislatif dan yudikatif di IKN itu diharapkan dapat rampung pada 2028, sesaat sebelum Presiden Prabowo resmi berkantor di IKN.
“Jadi yudikatif, eksekutif dan legislatif sudah harus siap plus huniannya harus sudah siap, jadi 2028. Intinya, kalau saya selama itu ada program dan anggarannya, saya kerjakan. Sudah tahu gaya saya kerja kan?” jelasnya.
Sebelumnya, Menteri Koordinator (Menko) Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengatakan Presiden Prabowo disebut menghendaki pembangunan IKN dapat rampung dalam waktu 4 tahun hingga 5 tahun.
“Targetnya 4 - 5 tahun ke depan itu sudah bisa benar-benar berfungsi sebagai pusat pemerintahan yang baru. Ini yang diharapkan Pak Presiden Prabowo” kata Agus dalam Rapat Koordinasi Keterpaduan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (Rakorbangwil), Jumat (8/11/2024).
Pada tahap awal tersebut, AHY menyebut pemerintahan Prabowo bakal mempercepat pembangunan sarana dan prasarana IKN sebagai pusat legislatif dan juga yudikatif.
Selain itu, pemerintah bakal melakukan dukungan percepatan pembangunan ekosistem IKN yang ramah bagi para pejabat dan ASN yang bakal mulai berkantor di IKN.
"Bukan hanya [mempercepat pembangunan] kantornya tapi juga fasilitas pendukung perumahan yang harus disiapkan bagi para pejabat ASN dan warga yang akan mengawaki dan mengoperasikan IKN ke depan," tegasnya.
