BP Taskin Bakal Bentuk Satu Data Tunggal Percepat Pengentasan Kemiskinan
JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin) Budiman Sudjatmiko menyatakan, akan membuat satu data tunggal untuk mempercepat pengentasan kemiskinan.
Pembuatan satu data tunggal ini akan berkolaborasi dengan kementerian/lembaga terkait, meliputi Kementerian Sosial (Kemensos), Badan Pusat Statistik (BPS), dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).
"Segera kita akan membuat satu data tunggal untuk pengentasan kemiskinan," kata Budiman dalam acara Indonesia Human Capital and Beyond Summit di Jiexpo Kemayoran, Jakarta, Jumat (15/11/2024).
Budiman menuturkan, penyatuan data diperlukan agar tidak ada lagi overlapping atau tumpang tindih data masyarakat yang dikategorikan miskin, miskin ekstrem, atau rentan miskin.
Ia mengaku timnya sudah mengadakan pertemuan dengan beberapa pihak untuk mengimplementasi rencana ini.
"Yang mana badan ini nanti akan menyelaraskan serta melakukan pengawasan dan pengendalian, yang akan diarahkan oleh Bapak Presiden sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 193 tahun 2024," tutur Budiman.
Budiman mengungkapkan, BP Taskin memang difokuskan untuk menyusun rencana induk sebagai acuan bagi setiap kementerian/lembaga maupun pihak-pihak terkait lainnya dalam pengentasan kemiskinan secara tepat dan cepat.
Dengan kata lain, pihaknya akan menyinkronisasi program-program pengentasan kemiskinan yang tercecer di kementerian/lembaga.
"Kami catat ada sekitar 16 kementerian dan lembaga. Nah, ini mau kita sinkronkan di dalam rencana kerja yang mengacu pada rencana induk yang kami susun, juga mengacu pada keterpaduan data yang akan dikelola oleh BPS di bawah Bappenas," ungkapnya.
Lebih lanjut Budiman menjelaskan, pengentasan kemiskinan memiliki hubungan sangat erat dengan pengembangan sumber daya manusia.
Sebab, kemiskinan menyebabkan banyak rumah tangga kita tidak mampu menyediakan makanan bergizi bagi anggota keluarga, maupun memperoleh akses dan aset untuk kehidupan, pendidikan, dan kesehatannya.
Dengan pengentasan, masyarakat pun mendapat hak yang seharusnya diterima.
"Memang kemiskinan ekstrem sudah berhasil ditekan oleh Bapak Presiden Jokowi sebanyak sekarang tinggal 0,8 persen kemiskinan ekstrem, tapi kemiskinan masih ada 9 persen. Kita juga mengantisipasi lahirnya orang miskin baru," jelas Budiman.
