BPK Sampaikan IHPS I Tahun 2024 ke Prabowo
JAKARTA, KOMPAS.com - Jajaran Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyampaikan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I Tahun 2024 kepada Presiden Prabowo Subianto di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis (2/1/2025).
Penyampaian IHPS itu berlangsung sekitar 2 jam, dari pukul 16.00 WIB hingga sekitar pukul 18.00 WIB.
"Penyerahan IHPS semester 1," kata Ketua BPK Isma Yatun di Kompleks Istana Kepresidenan, Kamis.
Kendati demikian, ia enggan mengungkapkan lebih lanjut mengenai arahan Presiden Prabowo dan pembahasan yang difokuskan usai IHPS I diserahkan.
Dikutip dari siaran pers BPK, Isma Yatun menuturkan bahwa BPK berperan dalam rangka memperbaiki tata kelola keuangan negara selama periode semester I tahun 2024.
Hal tersebut, menurutnya, sesuai dengan hasil pemeriksaan yang dimuat dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I Tahun 2024 yang disampaikan kepada Prabowo.
Adapun BPK memberikan opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2023, dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
Opini ini diberikan kepada 79 LKKL dan satu LKBUN.
Di sisi lain, BPK memberikan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atas empat LKKL, yakni LKKL Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Pertanian, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, serta Badan Pangan Nasional.
Terkait pembentukan Kabinet Merah Putih, BPK mengapresiasi penerbitan PMK Nomor 90 Tahun 2024 tentang Tata Cara Penggunaan Anggaran dan Aset pada Masa Transisi di lingkungan kementerian dan lembaga, serta Surat Menteri Keuangan mengenai penunjukan K/L Pengampu Pelaksanaan Anggaran 2024.
Dalam kesempatan yang sama, Isma Yatun juga menyampaikan kiprah BPK di kancah internasional sebagai lembaga pemeriksa eksternal pada berbagai organisasi internasional, yakni UN specialized agencies, UN related organizations, dan UN Panel of External Auditors.
