BPKP Sebut Hanya 9% Pemda Kelola Anggaran dengan Memadai
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) mengungkap hanya 9% pemerintah daerah (pemda) yang mengelola anggaran dengan memadai. Hal itu berdasarkan penilaian dengan komponen-komponen tertentu.
"Ini potretnya ya, hanya 9% dari pemda yang menurut kami penilaiannya sudah memadai. Bayangkan 91%-nya belum memadai, banyak komponen-komponen yang masih terbuka," kata Plt BPKP, Muhammad Yusuf Ateh, dalam rapat koordinasi nasional (Rakornas) pemerintah pusat dan pemerintah daerah, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) di Sentul, Bogor, Kamis (7/11/2024).
Menurutnya, hal yang sama terus terulang bahkan selama 20 tahun ke belakang. Bahkan, dia berseloroh bahwa sampai bosan menyampaikannya.
"Masih banyak sekali, dan 20 tahun lalu ya begini juga. Hampir bosan juga saya menyampaikan, yang penting leadernya. Mudah-mudahan nanti dapat gubernur, bupati wali kota yang mau membenahilah," tuturnya.
Meski demikian, Yusuf menyampaikan bahwa kapabilitas Pemda telah meningkat. Banyak kepala daerah yang sudah bisa mendeteksi kecurangan-kecurangan pengelolaan anggaran.
"Masalahnya tinggal bagaimana melakukan tindakan korektif. Kalau bicara tindakan korektif, sangat bergantung kepada kepala daerah," jelasnya.
Yusuf berpesan kepada para kepala daerah agar mau membenahi perencanaan anggaran. Karena semakin besar APBD dikelola dengan efisien, pertumbuhan bisa terjadi.
"Pesan terakhir saya, kami siap kalau teman-teman di pemda yang memang mau membenahi perencanaan penganggaran, sehingga benar-benar 100% APBD bisa bermanfaat, efektif, efisien, paling tidak 80% saja itu pasti lain pertumbuhannya. Kami siap mendampingi karena kami tahu akar masalahnya," pungkasnya.
Simak juga video Jokowi Sasaran Kinerja BPKP Bukan Cari Kesalahan, Tapi Cegah Penyimpangan
[Gambas Video 20detik]
