BPPIK Temui Mendagri Bahas Adanya Pemborosan Anggaran hingga 30%
Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus (BPPIK), Aries Marsudiyanto, menemui Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian. Aries membahas efisiensi anggaran bersama Mendagri Tito.
Aries menjelaskan, bersama dengan Mendagri Tito melakukan pembahasan tentang formula yang tepat untuk efisiensi anggaran. Termasuk juga melakukan kontrol hingga penghematan anggaran di segala bidang dalam Kemendagri.
"Bagaimana caranya supaya seluruh kementerian dan lembaga serta kepala daerah bisa melakukan efisiensi, bisa melakukan kontrol, penghematan segala bidang," kata Aries kepada wartawan di kantor Kemendagri, Jakarta Pusat, Rabu (8/1/2025).
Aries mengungkapkan, Kemendagri memiliki peran penting lantaran memonitor total Rp 1.200 triliun APBD 552 provinsi, kabupaten, dan kota. Sebabnya, menurut dia, perlu adanya formula pengawasan yang dibahas dalam pertemuan kali.
Dia juga menerangkan, dari hasil evaluasi yang dilakukan, ditemukan 30 persen pemborosan. Dia pun menyoroti pemborosan ini dapat dihemat dengan mengurangi kegiatan-kegiatan yang bersifat seremonial.
"Nah, ini kan perlu pengawasan ya. Karena dari laporan yang sudah dievaluasi ya setiap saat, itu kan 30% ini adanya pemborosan, ya kebocoran-kebocoran yang sebenarnya bisa dihemat ya. Ya itu mulai dari hal yang kecil tadi itu, perjalanan dinas, seminar-seminar ya, konsultan-konsultan, feasibility study, dan hal-hal lain yang sebenarnya itu hanya sekedar apa, seremonial," ungkap Aries.
Sementara Mendagri Tito mendukung sepenuhnya kehadiran BPPKI ini. Tito menilai Kemendagri sebagai pembina dan pengawas Pemerintah Daerah yang memiliki total APBD mencapai Rp 1.200 triliun perlu memiliki mitra dalam menekankan efisiensi anggaran.
"Kita tahu bahwa badan ini sangat penting, badan pengawasan pembangunan dan investigasi khusus memiliki power untuk melakukan investigasi khusus. Nah ini untuk tingkat pemerintahan daerah, seperti kita ketahui bahwa menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kemendagri adalah pembina dan pengawas Pemerintahan Daerah. Lebih kurang ada Rp 1.200 triliun yang ada di APBD-APBD 552 provinsi, kabupaten, kota," tutur Tito.
Dia menyebutkan APBD semua pemerintah daerah yang totalnya mencapai Rp 1.200 triliun ini tentu menjadi target pengawasan dalam meningkatkan efisiensi. Dia meyakini keterlibatan BPPKI akan membantu Kemendagri dalam mengawasi pengelolaan dan pembuatan program yang lebih efisien.
"Ini juga tentu menjadi sasaran pengawasan dan pembangunan dan dengan adanya badan ini tentu menjadi tandem. Tandem yang sangat bagus sekali untuk Kemendagri agar pengelolaan anggaran, pembuatan program, jadi tidak hanya mencari kasus, tidak. Tapi bagaimana kita membuat efisiensi, efisien program-program anggaran tersebut," pungkasnya.
Lihat juga video Mendagri Tito Ungkap Banyak BUMD Merugi gegara ‘Ordal’
[Gambas Video 20detik]
