Bro Ron Ungkap 100 Pelajar Lebih Jadi Korban Dugaan Pungli di SMAN 2 Cibitung, Termasuk Alumni

Bro Ron Ungkap 100 Pelajar Lebih Jadi Korban Dugaan Pungli di SMAN 2 Cibitung, Termasuk Alumni

BEKASI, KOMPAS.com - Politikus PSI Ronald Aristone Sinaga atau Bro Ron mengungkapkan, ada 100 pelajar SMAN 2 Cibitung yang diduga menjadi korban pungutan liar (pungli) berkedok sumbangan pengurukan halaman sekolah.

Para korban ini mulai bersuara usai Ronald memviralkan keluhan seorang pelajar SMAN 1 Cibitung mengenai praktik dugaan pungli di lingkungan sekolahannya.

"Setelah postingan ini, saya bisa jamin kalau saya hitung itu lebih dari 100 siswa korban-korban," kata Ronald usai mengadukan dugaan pungli di SMAN 1 Cibitung ke Polres Metro Bekasi, Jumat (6/12/2024).

Tak hanya peserta didik, alumni SMAN 2 Cibitung juga turut mengadu ke Ronald.

Kepada Ronald, para alumnus ini mengungkapkan bahwa tarikan sumbangan sudah terjadi sejak SMAN 2 Cibitung beroperasi pada 2017.

"Termasuk alumni-alumni. Bahkan ada dari alumni 2017 mengakui hal ini sudah terjadi semenjak 2017," ungkap Ronald.

Menurut Roland, Inspektorat Kabupaten Bekasi perlu mengaudit SMAN 2 Cibitung untuk mengetahui ke mana larinya dana sumbangan yang sudah terjadi bertahun-tahun itu.

"Itu pintu masuk dari Inspektorat untuk mengaudit dana itu masuk berapa banyak, dan sudah dikemanain itu dana," jelas dia.

Diberitakan sebelumnya, seorang pelajar SMAN 2 Cibitung yang belum diketahui identitasnya mengungkap dugaan pungli di sekolahannya.

Pelajar itu mengadu dugaan pungli di SMAN 2 Cibitung ke politikus Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Ronald Aristone Sinaga. Aduan ini diviralkan Ronald melalui akun Instagramnya, @brorondm.

Ronald turut menunjukkan beberapa tangkapan layar yang berisi pesan aduan pelajar tersebut melalui direct message.

Dalam isi unggahan itu, sang pelajar mengungkapkan, pihak sekolah meminta uang Rp 1 juta hingga Rp 2,5 juta kepada 600 pelajar di SMAN 2 Cibitung.

Uang ini diklaim untuk pembuatan pagar dan bangunan sekolah.

Namun setelah pelajar membayar, pihak sekolah urung merealiasikan pembuatan pagar dan bangunan sekolah.

Pelajar dan wali murid merasa menjadi korban dugaan pungli di SMAN 2 Cibitung.

 

"Saya selaku siswa SMA tersebut telah menjadi korban dugaan pungli. Tak hanya saya, 600 orangtua pelajar pun terkena imbasnya," kata pelajar tersebut, dikutip dari tangkapan layar unggahan Ronald.

Pelajar ini mengaku sempat mengadu praktik dugaan pungli di SMAN 2 Cibitung ke nomor kontak Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Namun, karena nomor Gibran tak aktif, dia akhirnya memilih mengadu kasus ini ke Ronald.

Ia terpaksa mengadu lantaran pihak sekolah diduga mengancam siswa tidak bisa mengikuti ujian akhir semester (UAS) apabila tidak memberikan uang pembuatan pagar dan bangunan.

"Masalahnya kalau enggak bayar, enggak dikasih kertas ulangan, bang. Gimana mau maju Indonsia emas," keluh pelajar tersebut.

Humas SMAN 2 Cibitung, Nana membantah tudingan dugaan pungli tersebut. Namun, Nana mengakui bahwa sekolah melalui komite sekolah telah meminta uang kepada siswa atau wali murid yang sifatnya sumbangan untuk menguruk halaman sekolah yang kerap tergenang air jika hujan.

"Sekarang punglinya di mana? Itu sumbangan, sukarela. Tinggal terserah orangtua mau nyumbangnya berapa, bahkan ada yang tidak nyumbang," kata Nana saat ditemui Kompas.com di SMAN 2 Cibitung, Kamis (5/12/2024).

Nana juga membantah jika pihak sekolah mematok besaran nilai uang yang wajib diserahkan siswa.

Ia beralasan, ekonomi wali murid SMAN 2 Cibitung mayoritas kelas menengah ke bawah, sehingga pihak sekolah tak mematok nilai uang sumbangan pengurukan halaman sekolah.

"Kita memahami itu, memaklumi itu. Kalau memang tidak ada ya, itu yang namanya sumbangan, masa harus kita paksa, kan enggak, monggoh (silakan) terserah saja. Ya kalau pun ada yang menyumbang juga, ya enggak maksimal gitu," ujar Nana.

Menurutnya, tudingan dugaan pungli di SMAN 2 Cibitung muncul karena ada miskomunikasi antara siswa, wali murid, sekolah, dan komite sekolah.

"Ya, ini hanya miskomunikasi saja antara orang tua, siswa, pihak sekolah, dengan pihak komite dalam hal ini," ungkap dia.

Sumber