Budi Gunawan Sebut Makan Bergizi Gratis Berdampak Positif pada Ekonomi Rakyat
JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Budi Gunawan menyebut bahwa program makan bergizi gratis Presiden Prabowo Subianto berdampak pada peningkatan ekonomi masyarakat.
Budi Gunawan mengatakan, dampak ekonomi tersebut bisa timbul karena pelaksanaan program prioritas pemerintah itu melibatkan masyarakat.
Pernyataan ini disampaikan Budi Gunawan usai meninjau pelaksanaan makan bergizi gratis di MTS Negeri 14 Halim Perdana Kusuma dan SMP Negeri 174 Jakarta.
“Alokasi anggaran untuk program ini memberi manfaat langsung kepada masyarakat. Program ini menggerakkan ekonomi rakyat,” kata Budi Gunawan dalam keterangannya kepada wartawan, Rabu (8/1/2025).
Mantan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) ini mengatakan, program makan bergizi gratis memang dirancang untuk menciptakan multiplier effect atau efek pengganda dalam ekonomi.
Kucuran dana dari pemerintah untuk program ini, menurut Budi, membuka lapangan pekerjaan bagi banyak pihak. Hal ini terjadi mulai dari tahap memasak di dapur, pengiriman logistik, hingga ahli gizi.
“Menjadikan masyarakat lokal sebagai bagian penting dalam rantai penyediaan bahan pangan seperti telur ayam, daging, buah-buahan, dan sayuran dari petani Indonesia,” tutur Budi.
Selain nilai ekonomi, program makan bergizi gratis juga berdampak pada nilai-nilai budaya seperti, gotong royong, kebersamaan, dan kedisiplinan.
Budi Gunawan mengatakan, melalui program ini, bukan saja fisik siswa yang akan terbangun. Karakter generasi muda yang mencintai tanah air juga akan terbangun.
"Harapan kita, program makan bergizi gratis dapat berjalan optimal dengan kualitas yang baik,” kata mantan Kepala Badan Intelijen Negara tersebut.
Sebagai informasi, program makan bergizi gratis pemerintahan Presiden Prabowo resmi dimulai pada 6 Januari 2025, di 26 provinsi.
Tidak hanya pelajar, anak di bawah lima tahun (balita), ibu hamil, hingga ibu menyusui juga masuk daftar penerima program makan bergizi gratis. Mereka tersebar di 190 titik di 26 provinsi.
“Ini merupakan tonggak bersejarah untuk bangsa Indonesia, untuk pertama kalinya Indonesia melaksanakan program pemenuhan gizi berskala nasional untuk balita, anak-anak sekolah, santri, ibu hamil, dan menyusui,” kata Kepala Komunikasi Kepresidenan Republik Indonesia, Hasan Nasbi dalam keterangan tertulis pada Minggu, 5 Januari 2025.
