Budi Gunawan Ungkap Kunci Utama Berantas Korupsi di Tanah Air
JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Budi Gunawan menegaskan bahwa korupsi adalah musuh bersama sehingga pemberantasan korupsi juga menjadi tanggung jawab bersama.
Hal itu dikatakan Budi Gunawan dalam pidatonya dalam acara puncak peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) 2024 yang digelar di Gedung Juang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Jakarta, Senin (9/12/2024).
“Diharapkan peringatan hakordia ini dapat membangun kesadaran kolektif bahwa korupsi adalah merupakan musuh bersama bangsa yang harus diperangi dan bersatu padu di dalam menciptakan Indonesia yang semakin maju menuju Indonesia Emas tahun 2045,” ujar Budi Gunawan.
Oleh karena itu, mantan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) ini mengatakan bahwa kunci utama dalam pemberantasan korupsi adalah sinergi antar semua penegak hukum, kementerian/lembaga hingga masyarakat.
“Sinergi yang baik antara KPK dan seluruh instrumen penegak hukum, kementerian/lembaga, dan masyarakat adalah merupakan kata kunci dan langkah yang paling terbaik dalam pemberantasan korupsi,” katanya.
Tak hanya itu, Budi Gunawan juga menyebut, pemerintah dari pusat hingga daerah harus turut ambil bagian dalam sinergi tersebut. Termasuk, juga para wakil rakyat di pusat dan daerah.
“Saya berharap agar seluruh kementerian/lembaga baik ditingkat pusat maupun daerah dapat besinergi, serta cabang-cabang pemerintah lainnya baik itu di yudikatif maupun legislatif dapat bersatu padu dan bahu membahu di dalam memberantas korupsi di negara kita tercinta ini,” ujarnya.
“Mari kita jadikan peringatan Harkordia tahun 2024 ini sebagai momentum bagi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan seluruh elemen bangsa untuk memperkuat sinergi guna mewujudkan Indonesia yang bebas dari korupsi,” kata Budi Gunawan lagi.
Sebelumnya, Budi Gunawan mengungkapkan komitmen pemerintah dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi melalui pembentukan Desk Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta Perbaikan Tata Kelola.
Dia menjelaskan bahwa desk ini bertujuan untuk mengkoordinasikan langkah-langkah peegahan dan pemberantasan korupsi.
Selain itu, untuk memperkuat tata kelola pemerintahan agar lebih transpaan akuntabel, serta memastikan sinergi antara lembaga penegak hukum dan kementerian terkait bisa berjalan semakin efektif mencapai target.
Budi Gunawan juga menjabarkan strategi utama yang terbukti efektif dilakukan pemerintah dalam pemberantasan korupsi melalui digitalisasi dan reformasi birokrasi.
Strategi tersebut antara lain e-government untuk meningkatkan transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
Kemudian, e-budgeting terkait penganggaran guna mengurangi potensi terjadinya manipulasi. Lalu, e-procurement untuk mengurangi interkasi langsung yang sering memicu terjadinya kolusi dan korupsi dalam pengadaan barang dan jasa. Serta, untuk memastikan proses tender bisa lebih adil dan transparan.
