Buntut Polemik Miftah, Dasco Minta Pemerintah Evaluasi Kinerja Utusan Presiden
JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyatakan, sudah meminta pemerintah untuk mengevaluasi kinerja para utusan presiden.
Hal itu disampaikan setelah DPR RI melihat banyak aspirasi masyarakat setelah polemik soal sikap Utusan Khusus Presiden Bidang Kerukunan Beragama dan Pembinaan Sarana Keagamaan, Miftah Maulana Habiburrahman yang dianggap menghina penjual es teh di Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, Sunhaji.
“Kita, DPR juga sudah melihat aspirasi masyarakat, sudah meminta kepada pemerintah, tidak hanya kepada Gus Miftah, tapi juga mengimbau untuk melakukan introspeksi, evaluasi-evaluasi terhadap kinerja masing-masing pembantu presiden maupun utusan khusus presiden,” ujar Dasco di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (5/12/2024).
Meski begitu, ia tak bisa menjawab apakah ada sanksi yang bakal diberikan pada Miftah.
Dasco menyatakan, kewenangan itu ada di pemerintah bukan di Parlemen.
“Nah bahwa kemudian sebagai utusan presiden tentunya dalam hal ini yang bisa memberikan jawaban itu adalah pemerintah, karena jabatan tersebut adalah jabatan setara, setingkat menteri,” tuturnya.
“Jadi, kalau mau nanya ke saya, apakah ada sanksi, enggak ada sanksi itu saya enggak bisa jawab karena bukan kewenangan dari saya,” sambung dia.
Diketahui Miftah sudah meminta maaf pada Sunhaji dan mengaku telah mendapatkan teguran dari Istana melalui Seskab Mayor Teddy Indra Wijaya.
Di sisi lain, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi mengungkapkan Presiden Prabowo Subianto sudah mengetahui polemik yang muncul akibat sikap Miftah.
Hasan menekankan, Prabowo telah meminta Miftah untuk meminta maaf pada Sunhaji.
"Presiden sudah memberikan teguran kepada yang bersangkutan melalui Sekretaris Kabinet untuk segera meminta maaf kepada Bapak Sunhaji, yang mungkin saja, dan sangat mungkin terluka perasaannya karena kejadian kemarin," ujar Hasan dalam keterangan videonya, Rabu (4/12/2024).
