Buruh Apresiasi Pj Gubernur Jakarta Teguh Setyabudi Terkait Audiensi UMP 2025
JAKARTA, KOMPAS.com - Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Teguh Setyabudi dinilai sebagai pemimpin yang terbuka dan demokratis oleh massa buruh setelah menerima audiensi terkait kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2025.
Ketua DPD Federasi Serikat Pekerja Logam Elektronik Mesin Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FSP LEM SPSI), Yusuf Suprapto, menyatakan bahwa pertemuan berlangsung lancar.
"Respons Pak Pj sangat bagus sekali, sangat welcome ke kami dan kelihatan beliau sangat demokratis," ujar Yusuf usai audiensi di Balai Kota Jakarta, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Rabu (6/11/2024).
Yusuf menambahkan bahwa Teguh tidak mempermasalahkan aksi demonstrasi yang dilakukan para buruh di depan Balai Kota.
"‘Silakan aksi, monggo’, karena memang sejatinya kalau buruh ini organisasi massa. Kami membawa aspirasi melalui massa aksi yang hadir," ucapnya.
"Prinsipnya, beliau (Teguh) sangat welcome ke kami," tambah Yusuf.
Dalam audiensi tersebut, buruh menyampaikan tiga tuntutan, termasuk permintaan kenaikan UMP 2025 menjadi Rp 6,5 juta.
"Ada tiga poin yang kami sampaikan ke beliau. Pertama soal UMP 2025 harapan kami bisa menembus Rp 6 sampai Rp 6,5 juta," jelas Yusuf.
Tuntutan kedua adalah kenaikan upah bagi pekerja yang sudah bekerja lebih dari satu tahun, sebesar 5 persen dari UMP 2025.
"Kan memang kami belum punya guidance (panduan) harapannya Jakarta punya guidance, minimal 5 persen di atas UMP untuk teman-teman yang bekerja satu tahun ke atas," katanya.
Tuntutan ketiga terkait penetapan upah sektoral sesuai dengan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK).
Sebelumnya, para buruh dari FSP LEM SPSI menggelar aksi unjuk rasa di depan Balai Kota Jakarta dengan membawa spanduk bertuliskan "Buruh Bersatu Tak Bisa Dikalahkan" dan "Bangkit Bergerak Satu Komando," serta tuntutan upah yang mereka ajukan.
