Buruh Tekstil Bakal Demo Besar-besaran 26 Februari, Ini 5 Tuntutannya

Buruh Tekstil Bakal Demo Besar-besaran 26 Februari, Ini 5 Tuntutannya

Bisnis.com, JAKARTA – Konfederasi Serikat Pekerja Nusantara (KSPN) akan menggelar aksi demo besar-besaran pada 26 Februari 2025 di depan Istana Negara, Jakarta. Aksi tersebut merupakan respons terhadap kondisi darurat industri tekstil dan produk tekstil nasional akibat impor ilegal. 

Presiden KSPN Ristadi mengatakan kondisi industri tekstil dalam tiga tahun terakhir babak belur menghadapi gelombang besar impor tekstil ilegal yang masif dan menguasai pasar dalam negeri, sehingga memicu industri lokal tersingkir akibat kalah bersaing harga.

“Akibatnya perusahaan-perusahaan TPT [tekstil produks tekstil] mengurangi produksinya bahkan sampai ada yang menutup total aktifitas produksinya,” kata Ristadi dalam siaran pers, Rabu (11/12/2024). 

Dia menambahkan bahwa kondisi ini menyebabkan banyak pekerja terjebak dalam nasib yang tidak jelas. Bahkan, ada ribuan pekerja yang tidak lagi dipekerjakan, tapi juga tidak di-PHK dan tidak mendapatkan upah tunggu. 

“Mereka tidak bisa mencari pekerjaan lain karena terkendala faktor usia dan modal untuk membuka usaha,” imbuhnya. 

Menurut KSPN, sejumlah perusahaan tekstil juga berada dalam kondisi sekarat dan terancam gulung tikar sehingga langsung pada pengurangan kesempatan kerja di sektor yang seharusnya menjadi tulang punggung ekonomi nasional. 

Selain itu, kehadiran produk impor ilegal juga merugikan negara karena kehilangan potensi pajak yang dapat mencapai puluhan triliun rupiah akibat impor ilegal yang tidak terkontrol.

“Produk ilegal seringkali tidak memenuhi standar keamanan dan kesehatan konsumen, yang tentunya merugikan masyarakat,” tegasnya. 

Selain itu, menurutnya, impor ilegal ini juga memperkecil ruang kesempatan kerja bagi rakyat Indonesia. Menurut dia, Indonesia telah memiliki kapasitas untuk produksi sandang sendiri dan tidak perlu impor. 

Ristadi menambahkan bahwa meskipun masyarakat menginginkan harga barang yang murah, pemerintah harus bisa menjamin bahwa produk-produk kebutuhan dasar, seperti sandang, dihasilkan oleh bangsa sendiri, bukan berasal dari luar negeri. 

KSPN mengungkapkan bahwa jika kondisi ini dibiarkan, industri tekstil nasional, terutama yang berorientasi pada pasar domestik, akan terus tergerus dan berisiko tutup. Hal ini juga akan menyebabkan jutaan pekerja kehilangan pekerjaan, dan mengancam perekonomian daerah yang bergantung pada industri tekstil.

Menanggapi situasi tersebut, buruh tekstil akan berdemo untuk meminta dukungan moral pemerintah, khususnya Presiden Prabowo Subianto, untuk bertindak tegas melawan mafia dan oknum yang terlibat dalam impor ilegal. 

“Aksi ini sebagai wujud dukungan moril kepada Pemerintah khusunya Presiden Prabowo untuk bertindak tegas melawan mafia atau oknum pelaku dan ‘backing’ ilegal impor,” tuturnya. 

  1. Segera buat aturan yang membatasi importasi lebih ketat serta yang mampu jadi instrumen hukum memberantas ilegal import.

  2. Berhentikan oknum-oknum pejabat yang terlibat dalam aksi ilegal import dan ganti dengan orang-orang yang berintegritas dan berani.

  3. Tegakan hukum/law enforcement atas aturan pembatasan importasi dan pemberantasan ilegal import dengan meningkatkan fungsi kewenangan satgas ilegal import.

  4. Lindungi pekerja dari ancaman PHK dan bantu pekerja yang sudah ter-PHK agar tetap mampu menjaga kebutuhan ekonominya

  5. Buat undang undang sandang sebagai kebijakan makro untuk lindungi selamatkan industri tekstil nasional dan bentuk badan atau kementerian khusus untuk menangani soal tekstil nasional atau sandang nasional.

Sumber