Camat Grogol Sukoharjo Bantah Tuduhan Lakukan Politik Uang untuk Pilkada Jateng
SUKOHARJO, KOMPAS.com - Camat Grogol, Sukoharjo, Herdis Kurnia Wijaya, menanggapi laporan yang diajukan oleh tim hukum pasangan calon kepala daerah nomor urut 2, Ahmad Luthfi dan Taj Yasin Maimoen, ke Bawaslu Jawa Tengah.
Laporan tersebut mengindikasikan adanya dugaan politik uang dan penyalahgunaan fasilitas pemerintah selama masa kampanye Pilkada Jawa Tengah 2024.
Laporan ini berawal dari video viral yang diunggah di media sosial.
Dia mencurigai adanya pihak yang ingin menciptakan ketidakstabilan dalam suasana pilkada.
Menurutnya, video viral tersebut merupakan potongan dari beberapa video yang tidak saling berkaitan, yang kemudian digabungkan seolah-olah terjadi di satu lokasi.
Video tersebut menampilkan sosok calon gubernur Jateng nomor urut 1, Andika Perkasa, serta calon bupati Sukoharjo nomor urut 1, Etik Suryani.
Herdis menjelaskan bahwa video itu diambil dari kegiatan sosialisasi BPJS Ketenagakerjaan bagi kelompok rentan, yang diselenggarakan oleh Kecamatan Grogol di Gedung Berdikari Desa Telukan pada Jumat (25/10/2024) malam.
Kegiatan ini dihadiri oleh warga dari empat desa di Kecamatan Grogol, dengan total peserta sekitar 680 orang.
"Sosialisasi ini tidak mengundang paslon peserta Pilkada 2024," tegas Herdis.
Ia menambahkan, video yang beredar tidak relevan dengan acara tersebut.
Herdis menjelaskan bahwa sosialisasi BPJS Ketenagakerjaan diselenggarakan berdasarkan arahan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja, dan pihaknya telah mengantongi surat resmi untuk kegiatan tersebut.
"Kami berkirim surat ke empat desa untuk menghadirkan warga. Siapa yang hadir ditentukan oleh desa," kata dia.
Ia juga menyebutkan bahwa peserta yang hadir diwajibkan mengisi absensi untuk mendapatkan uang transport, yang telah diatur dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DPA).
"Semua sosialisasi pasti ada uang transport dan itu berdasarkan DPA," ujarnya.
Herdis menegaskan bahwa tidak ada dukungan terhadap salah satu paslon dalam sosialisasi tersebut.
"Di sana tidak ada sama sekali acara dukung-mendukung, baik untuk pilgub maupun pilbup. Intinya hanya sosialisasi BPJS Ketenagakerjaan," tambahnya.
Ia menyatakan siap untuk memberikan klarifikasi kepada Bawaslu Jateng jika diperlukan, meskipun hingga saat ini belum ada pihak Bawaslu yang menghubunginya terkait laporan tersebut.
"Kami siap memberikan klarifikasi," ujarnya.
Kepala Desa Langenharjo, Sunarwan juga menegaskan bahwa kegiatan di Gedung Berdikari Telukan adalah murni sosialisasi perlindungan dan jaminan sosial bagi pekerja rentan.
"Di sana tidak ada informasi video atau sambutan dari calon-calon peserta Pilkada. Kegiatan itu murni untuk sosialisasi BPJS Ketenagakerjaan," ungkapnya.
Pihaknya mengaku tidak tahu video ajakan memilih salah satu paslon tersebut di mana dan kapan terjadinya.
Sebab, acara yang dilaksanakan di Gedung Berdikari Telukan murni sosialisasi BPJS Ketenagakerjaan.
"Jadi kaitannya video sambutan ajakan-ajakan itu tidak ada dan saya tidak tahu itu di mana dan kapan," katanya.
