Capai Tujuan Kebijakan Ekonomi Biru, Kementerian KP Kembangkan Infrastruktur Teknologi
KOMPAS.com - Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BPPSDM) Kementerian Kelautan dan Perikanan (Kementerian KP) I Nyoman Radiarta menyampaikan bahwa pihaknya sedang mengembangkan berbagai infrastruktur teknologi untuk mendukung pencapaian tujuan kebijakan ekonomi biru.
“Salah satu inovasi yang tengah dikembangkan adalah Ocean Big Data, sebuah sistem yang menggunakan teknologi pemantauan untuk mengelola ekosistem pesisir dan laut secara lebih efektif,” ujarnya dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Rabu (11/12/2024).
Ocean Big Data menggabungkan perangkat berbasis teknologi canggih seperti radar, sensor kualitas air, drone bawah laut, drone udara, dan satelit nano untuk memantau kondisi pesisir dan laut.
Data yang dikumpulkan, termasuk informasi dari kapal penangkap ikan, dapat dikirim secara daring melalui aplikasi Elektronik-Penangkapan Ikan Terukur (e-PIT). Dengan demikian, sistem ini mendukung pengambilan keputusan dalam pengelolaan dan pemantauan sumber daya kelautan yang berkelanjutan.
Pernyataan tersebut disampaikan Nyoman dalam pidato utamanya berjudul “Implementation of Blue Economy Policies in Indonesia” pada The 8th China-Southeast Asian Countries Marine Cooperation Forum di Jakarta pada akhir November 2024.
Dalam forum tersebut, ia memaparkan berbagai kebijakan ekonomi biru yang diimplementasikan oleh Indonesia.
Selain Ocean Big Data, Nyoman menjelaskan bahwa Kementerian KP juga mengembangkan Ocean Accounting Indonesia, sebuah aplikasi yang berfungsi untuk memantau keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan keberlanjutan sumber daya kelautan.
“Aplikasi ini dapat mengukur dampak setiap kegiatan pemanfaatan ruang laut, serta memantau pencemaran dan kerusakan ekosistem laut, yang kemudian dapat dibandingkan dengan upaya konservasi, rehabilitasi, dan restorasi untuk memperkaya kekayaan laut Indonesia,” jelasnya.
Aplikasi tersebut, lanjut Nyoman, juga memprediksi dampak jangka panjang dari izin pemanfaatan ruang laut terhadap kondisi, kualitas, dan fungsi ekologi laut.
Untuk memantau aktivitas kapal penangkap ikan secara lebih spesifik, Kementerian KP mengembangkan Integrated Maritime Intelligent Platform, sebuah aplikasi yang dapat mengidentifikasi kapal, memberi peringatan terhadap pelanggaran perikanan, serta memantau produktivitas perikanan berdasarkan indikator utama.
DOK. Humas Kementerian KP The 8th China-Southeast Asian Countries Marine Cooperation Forum di Jakarta pada akhir November 2024.
Pada kesempatan tersebut, Nyoman juga menekankan bahwa sinergi dan kolaborasi antara pemerintah, profesional, industri, akademisi, dan mahasiswa sangat diperlukan untuk mendorong pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan.
“Kolaborasi ini akan memastikan keberlanjutan ekosistem laut dan mendukung implementasi kebijakan ekonomi biru di sektor kelautan dan perikanan,” imbuhnya.
Nyoman mengungkapkan bahwa kolaborasi tersebut berfokus pada empat hal utama, yakni mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan serta teknologi.
Kedua, meningkatkan kapasitas sumber daya manusia (SDM). Ketiga, mendorong pengembangan usaha, riset, dan inovasi. Terakhir, berkontribusi dalam layanan masyarakat, pendidikan, dan pelatihan.
"Dengan bekerja bersama, kita bisa mengembangkan solusi inovatif, mendorong kebijakan berkelanjutan, dan menginspirasi inisiatif global,” ucap Nyoman.
Ia berharap setiap peserta dapat menjadi agen perubahan, berkontribusi pada sektor kelautan dan perikanan yang maju, adil, dan berkelanjutan di Indonesia.
Sebelumnya, Nyoman mengatakan bahwa pembangunan sektor kelautan dan perikanan di Indonesia sejalan dengan visi dan misi Asta Cita Presiden Republik Indonesia (RI) Prabowo Subianto dan Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka.
Kementerian KP berfokus pada pengembangan sumber daya manusia yang unggul, kemandirian pangan berbasis ekonomi biru, serta pembangunan infrastruktur kelautan yang berkelanjutan.
"Asta Cita menjadi dasar dalam mengoptimalkan potensi kelautan, sembari menghadapi tantangan besar seperti penangkapan ikan berlebihan dan pencemaran laut," ujar Nyoman.
Dengan langkah-langkah tersebut, ia berharap, sektor kelautan menjadi penggerak utama dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045, yang akan menyejahterakan masyarakat pesisir dan mendukung ekonomi kelautan yang berkelanjutan.
Nyoman juga menekankan bahwa Indonesia harus menjadikan laut sebagai episentrum pembangunan nasional.
Pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan harus menjadi fokus dalam penyusunan kebijakan, riset, inovasi teknologi, serta pembangunan ekonomi dan industri.
“Pendekatan ini bertujuan untuk mencapai tiga tujuan utama kesehatan laut, kekayaan laut, dan kemakmuran laut, yang berkontribusi pada pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs),” ujar Nyoman.
Untuk itu, Kementerian KP melaksanakan lima kebijakan Ekonomi Biru yang mengutamakan ekologi sebagai prinsip utama.
Kebijakan-kebijakan tersebut, antara lain perluasan kawasan konservasi laut, penangkapan ikan terukur berbasis kuota, dan pengembangan perikanan budi daya yang berkelanjutan di laut, pesisir, dan darat.
Kemudian, pengawasan kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil, serta pembersihan sampah plastik di laut melalui gerakan partisipasi nelayan, seperti Bulan Cinta Laut.
“Penting bagi kita semua untuk memahami prinsip-prinsip dasar yang mendasari kelima kebijakan ekonomi biru ini,” imbuh Nyoman.
“Perluasan kawasan konservasi laut adalah kebijakan utama untuk memastikan laut yang sehat sebagai habitat semua kehidupan laut, mendorong stok ikan yang berkelanjutan, dan meningkatkan produksi oksigen serta penyerapan karbon,” sambungnya.
