Curhat Kadis LHK Bengkulu, Anggaran Penyelamatan 923.000 Ha Hutan Hanya Rp 22 Juta
BENGKULU, KOMPAS.com - Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Provinsi Bengkulu, Safnizar menceritakan anggaran untuk menjaga dan menyelamatkan hutan seluas 923.000 hektar pada APBD 2024 hanya Rp 22 juta.
Hal ini diungkapkannya dalam acara catatan akhir tahun 2024 dengan tema "Menahan Laju Deforestasi, Meningkatkan Ekonomi dan Memperbaiki Iklim" yang diselenggarakan di Bengkulu, Senin (23/12/2024).
Safnizar mengeluhkan, selain anggaran minim, pihaknya menghadapi keterbatasan personel polisi hutan (Polhut) yang sebagian besar sudah berusia tua.
"Personel Polhut kami terbatas dengan usia yang sudah mulai tua. Ditambah anggaran yang kecil, menjaga 923 ribu hektar hutan tentu pemerintah tidak bisa sendiri," keluhnya.
Meskipun menghadapi tantangan anggaran dan sumber daya manusia, Bengkulu berhasil menekan laju kerusakan dan kehilangan hutan.
Menurut data, emisi karbon di provinsi ini berhasil diturunkan hingga 6 juta ton pada tahun 2024.
Rudi Syaf, Manajer Program Komunikasi dan Informasi KKI Warsi menyatakan, kemampuan Bengkulu menahan laju kehilangan kawasan hutan mencapai 86 persen.
"Data citra satelit menunjukkan, tutupan hutan di Bengkulu pada 2022 mencapai 653.422 hektar, pada 2023 seluas 645.116 hektar, dan pada 2024 seluas 643.961 hektar," jelasnya.
Data juga menunjukkan, laju kerusakan hutan di Bengkulu pada 2022-2023 mencapai 8.306 hektar. Sementara dari 2023 hingga 2024 turun menjadi 1.155 hektar, yang menunjukkan penurunan signifikan.
Di tengah keterbatasan anggaran, personel Polhut Bengkulu akan menerima insentif karbon sebesar Rp 11,8 miliar melalui skema Results Based Payment (RBP) Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation (REDD+) dari Green Climate Fund (GCF).
Insentif ini diberikan karena Bengkulu dianggap mampu menurunkan emisi karbon dioksida secara signifikan.
Direktur KKI Warsi, Adi Junaedi, mengungkapkan bahwa pada tahun 2022, kandungan emisi karbon di Bengkulu mencapai 7,3 juta ton, dan pada tahun 2024 turun menjadi 1 juta ton.
"Bengkulu mampu mengurangi 6 juta ton pada 2024," katanya.
Provinsi Bengkulu juga mendapatkan insentif karbon sebesar 757.255 dollar AS atau sekitar Rp 11,8 miliar.
Dana tersebut dikelola Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) dan Lembaga Perantara (Lemtara) untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana.
Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Bengkulu, Rosjonsyah, menekankan pentingnya program ini untuk pengurangan deforestasi dan degradasi hutan serta peningkatan keanekaragaman hayati.
"Kita, Provinsi Bengkulu mendapatkan bantuan Rp 11,8 miliar yang akan digunakan untuk reboisasi hutan-hutan yang rusak. Ini sangat dibutuhkan, karena cuaca ekstrem sehingga harus ada upaya pencegahan dan penanaman kembali area hutan untuk pengurangan emisi rumah kaca," jelas Rosjonsyah.
Adi Junaedi menambahkan bahwa KKI Warsi berperan sebagai perantara antara Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup dan Pemerintah Provinsi Bengkulu, dengan Dinas LHK sebagai sektor yang memimpin dalam pelaksanaan program.
"Kita intensif bekerja sama dengan DLHK mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, sampai ke monitoring dan evaluasi," tutupnya.
