Dasco: Presiden Minta KPK Dampingi Kemenag-BPH di Penyelenggaraan Haji 2025
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengatakan Presiden Prabowo Subianto meminta KPK melakukan pendampingan terhadap Kementerian Agama (Kemenag) dan Badan Penyelenggara Haji (BPH) pada penyelenggaraan haji 2025. Dasco menyebut hal ini dilakukan demi menjaga penyelenggaraan haji sesuai dengan koridor.
"Presiden sudah meminta khusus kepada KPK untuk melakukan pendampingan kepada Kementerian Agama dan BPH agar penyelenggaraan haji tahun ini berjalan dengan baik dan sudah dimonitor dengan baik," kata Dasco dalam rapat konsultasi dengan Komisi VIII DPR di gedung Nusantara II kompleks parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (7/1/2025).
Ketua Timwas Haji 2025 ini mengatakan Presiden Prabowo mengapresiasi panja haji dan pemerintah yang dapat menurunkan biaya haji 2025. Padahal, kata dia, kurs rupiah terhadap dolar Amerika Serikat sedang tinggi-tingginya.
"Dan sudah dimonitor dengan baik, Pak Presiden mengapresiasi panja bersama-sama dengan pemerintah bisa menurunkan biaya haji yang tadi seharusnya dengan keadaan ekonomi kurs rupiah terhadap dolar," ujar Dasco.
"Itu harusnya naik, tapi bisa turun, ini bisa dibuktikan bahwa kerja-kerja DPR, terutama pansus, bisa bermanfaat untuk mengevaluasi pelaksanaan-pelaksanaan haji pada tahun ini," tambahnya.
Dasco mengatakan seluruh pihak harus mewaspadai temuan Pansus Haji pada DPR periode sebelumnya. Dasco menekankan jangan sampai hak-hak jemaah haji dikurangi.
"Kita harus mewaspadai tadi temuan-temuan pansus yang lalu bahwa kemudian ada slot-slot yang kemudian termanipulasi agar yang berhak berangkat itu kemudian bisa berangkat tanpa kemudian hak-haknya dikurangi," imbuhnya.
Simak juga Video ‘Komisi VIII DPR Minta Pemerintah Dorong Saudi Tambah 10 Ribu Kuota Haji’
[Gambas Video 20detik]
