Debat Perdana Pikada Dompu Ricuh, Dipicu Isu Suket Ijazah Palsu
DOMPU, KOMPAS.com - Debat perdana Pilkada Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat (NTB) yang berlangsung di Aula Pendopo Bupati Dompu pada Senin (11/11/2024) malam berakhir dengan kericuhan.
Insiden tersebut terjadi saat pasangan calon nomor urut 1, Bambang Firdaus - Syirajuddin (BBF-DJ), dan nomor urut 2, Kader Jaelani - Syahrul Parsan (AKJ-SYAH), naik ke atas panggung untuk menyampaikan visi dan misi mereka.
Kericuhan dipicu oleh pernyataan provokatif yang dilontarkan oleh pendukung pasangan calon nomor urut 1.
Mereka diduga menyinggung mengenai Surat Keterangan (Suket) pengganti ijazah yang digunakan oleh Kader Jaelani untuk memenuhi syarat calon di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Dompu.
Suket tersebut sebelumnya telah dilaporkan ke Unit Pidana Umum Satreskrim Polres Dompu karena diduga palsu.
"Tadi malam ada yang menyinggung soal Suket. Itu yang membuat nomor urut 2 tidak menerima. Itu dilontarkan oleh pendukung nomor 1 kepada nomor 2," kata Ketua KPU Dompu, Arif Rahman, saat dikonfirmasi pada Selasa (12/11/2024).
Merespons pernyataan tersebut, Ketua Tim Pemenangan nomor urut 2, Kisman Pangeran, melakukan aksi protes dengan naik ke atas panggung debat dan berteriak mengingatkan agar tidak menyerang ranah pribadi calon.
Kegaduhan antara pendukung kedua pasangan calon pun tak terelakkan. Namun insiden tersebut berhasil diredakan setelah aparat kepolisian, TNI, dan KPU sigap melerai.
Arif Rahman menilai bahwa dalam debat semalam, salah satu kubu terkesan provokatif. Sementara kubu lainnya cukup emosional dalam menyikapinya.
"Sebenarnya tidak perlu diungkap yang mengarah kepada penyerangan pribadi seseorang atau calon. Soal Suket itu sudah selesai, sudah ditetapkan sebagai calon artinya memenuhi syarat," jelasnya.
Lebih lanjut, Arif Rahman menyatakan bahwa persoalan yang muncul selama debat akan dilaporkan ke KPU Provinsi NTB.
Ia menambahkan bahwa beberapa persoalan yang memicu kericuhan tersebut akan dievaluasi untuk kelancaran debat-debat berikutnya.
"Nanti akan disampaikan ke provinsi apa yang menjadi persoalan itu, baru nanti kami rapat untuk diplenokan," tutupnya.
