Debat Perdana Pilkada Jateng Besok, Ajang Pemilih Cermati Gagasan Paslon
SEMARANG, KOMPAS.com - Debat Pemilu Kepala Daerah (Pilkada) pertama yang diadakan KPU Jawa Tengah akan mengangkat tema tata kelola pemerintahan kepemimpinan dan reformasi birokrasi menuju Jateng dengan pelayanan publik yang transparan dan akuntabel.
Debat perdana antara pasangan calon (paslon) nomor urut 1 Andika Perkada-Hendrar Prihadi dan paslon 2 Ahmad Luthfi-Taj Yasin itu bakal digelar di Marina Convention Center Semarang pada Rabu (30/10/2024) pukul 19.00 WIB.
Pengamat Politik Universitas Diponegoro (Undip) Teguh Yuwono mengatakan tema itu menjadi kesempatan yang tepat bagi kedua kubu untuk menunjukkan kualitas kepemimpinannya bila terpilih memimpin Jawa Tengah.
"Tema ini pantas diangkat karena memang miss management sering membuat negara atau daerah gagal dalam mengelola urusan umum atau publik. Oleh karena itu kita harus tahu kalau orang ini jadi gubernur itu mau seperti apa mereka mengelola urusan publik," ujar Teguh melalui sambungan telepon, Selasa (29/10/2027).
Menurutnya pemilih akan menilai cara paslon mengatasi permasalahan kompleks di Jateng. Tak terkecuali persoalan kemiskinan, akses pendidikan, stunting, dan krisis iklim.
"Bagaimana mereka mengelola masalah kemiskinan, pengangguran yang banyak, banjir, potensi bencana lingkungan, ibu hamil, stunting, pendidikan, anak putus sekolah," lanjut dia.
Dia menyampaikan sudah saatnya para pemilih menilai sosok pemimpin dari gagasannya, bukan hanya karakter yang terlihat di ruang publik atau media sosial.
"Biar orang memilih pemimpin bukan sekadar performance individual, penampilan, karakter, gayanya, tapi bagaimana rakyat diberi gambaran saat mereka melakukan proses mengelola urusan publik, urusan pemerintahan kan luas ya," tegas Dekan FISIP Undip itu.
Teguh menilai kualitas dan kemampuan paslon saat menghadapi persoalan di daerah itu dapat digambarkan melalui adu gagasan dalam debat.
"Kalau kita punya gubernur, bupati yang tidak bisa melayani publik masyarakat, ya untuk apa? Seberapa jauh mereka mampu memberi opsi atas masalah yang dihadapi masyarakat. Supaya kita tidak memilih orang yang tidak punya konsep dalam membangun provinsi atau daerah," tutur dia.
Terlebih, bagi Teguh peran gubernur dan wakilnya itu cenderung memimpin dan menggerakkan para bupati dan wali kota untuk menjalankan program kerja di masing-masing daerah.
"Jateng ini berbeda dengan Jakarta, provinsi sifatnya cuma koordnatif, cuma supervisi, Jadi gubernur harus mampu memfasilitasi, menjadi pemimpin, koordinator para bupati wali kota untuk menuju cita-cita yang sama," lanjut dia.
Dengan begitu kabupaten dan kota dapat maju bersama tanpa adanya disparitas ekonomi dan sosial.
"Kalau gubernur enggak bisa ngatur bupati/wali kota ya bubar. Rakyatnya di kabupaten kota, provinsi enggak punya rakyat," ujar dia.
Lebih lanjut kemapuan koordinasi itu dibutuhkan karena setiap kabupaten/kota memiliki masalah dan level kemajuannya yang berbeda-beda.
"Jadi harus mampu mengkonsolidasi, mensupervisi itu semua, sehingga kemajuan yang dicapai meliputi 35 kabupaten/kota," tandas dia.
