Debat Pilkada Bandar Lampung “Panas” Saat Menyinggung Utang
LAMPUNG, KOMPAS.com – Debat calon wali kota dan wakil wali kota Bandar Lampung berlangsung intens dan "panas" saat membahas utang pemerintah.
Momen tersebut terjadi dalam sesi tanya-jawab pada debat pertama yang diselenggarakan oleh KPU Bandar Lampung di Hotel Emersia, Senin (28/10/2024) malam.
Pasangan calon (paslon) nomor urut 1, Reihana-Aryodhia, memicu ketegangan dalam debat dengan mengangkat isu utang Pemerintah Kota (Pemkot) Bandar Lampung, khususnya dalam segmen "Kesejahteraan Masyarakat".
Reihana menyoroti masalah utang yang berkaitan dengan Jaminan Kesehatan Kota (Jamkeskot), yang menurutnya justru menambah beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), meskipun pemerintah telah memiliki Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
“Jika kita melihat pelayanan kesehatan di Bandar Lampung, terutama kita sudah JKN dengan universal coverage, dan Bandar Lampung saat ini masih ada Jamkeskot, walaupun pelayanannya tidak komprehensif,” jelas Reihana.
Ia menambahkan, layanan Jamkeskot menyebabkan utang pemkot menumpuk di banyak rumah sakit di Bandar Lampung.
“Dengan Jamkeskot itu ternyata di rumah sakit banyak utang yang harus diselesaikan. Jadi, itu juga akan berdampak pada kesejahteraan masyarakat, terutama perawat, dokter, dan lainnya yang akan terganggu,” tambah Reihana.
Pada sesi sebelumnya, Reihana mengungkapkan, utang Pemkot Bandar Lampung mencapai Rp 396 miliar pada 2023 dan Rp 500,5 miliar pada 2022.
Menanggapi pernyataan tersebut, paslon nomor urut 2, Eva-Deddy, yang merupakan petahana mengungkapkan, utang dalam pembangunan tidak dapat dihindari.
“Kalau soal pemerintah ada utang, pusat saja utangnya banyak, provinsi saja utangnya banyak. Dan kita untuk membangun itu biayanya banyak,” kata Eva.
Eva juga mengeklaim utang yang ada di Bandar Lampung telah dituntaskan bertahap.
“Tapi di Bandar Lampung, utang yang ada pada kami secara bertahap sudah kami tuntaskan semua,” klaimnya.
