Debat Pilkada Gunungkidul, Gagasan 3 Paslon Tentang Pelayanan untuk Disabilitas
YOGYAKARTA, KOMPAS.com - Seluruh atau tiga pasangan calon bupati dan wakil bupati Gunungkidul, DI Yogyakarta, menjawab pertanyaan terkait pelayanan terhadap disabilitas dan keadilan bagi kaum rentan.
Jawaban itu disampaikan dalam debat pilkada putaran ketiga atau putaran terakhir di Gunungkidul, Rabu (6/11/2024).
Ketiga paslon ditanya soal persiapan untuk memastikan ASN memiliki keterampilan dalam memberikan layanan inklusif dan responsif terhadap disabilitas dan kelompok berkebutuhan khusus.
Pasangan nomor urut 3 Sunaryanta dan Mahmud Ardi Widanto mendapat giliran pertama untuk menjawab.
Sebagai petahana, Sunaryanta mengakui Gunungkidul belum memiliki fasilitas ideal untuk disabilitas. Namun demikian, ia mengeklaim sudah membangun fasilitas di kantor pelayanan publik seperti lift.
"Termasuk juga akses tentang pelayanan publik di mal pelayan publik mungkin di sana juga ditunggu oleh seorang petugas yang ada di sana kemudian dibawa ke atas misalkan semua sudah kita siapkan hanya sekali lagi memang belum seluruhnya fasilitas diberikan termasuk mungkin di tempat-tempat wisata dan juga tempat-tempat olahraga misalkan," kata Sunaryanta seperti disiarkan akun YouTube KPU Gunungkidul.
Pihaknya terus mendorong sepenuhnya pembangunan untuk fasilitas inklusif, sehingga suatu saat akan bisa mencapai ideal.
"Ini adalah semata-mata tugas dari pemerintah daerah namun demikian saat sekarang sudah semaksimal mungkin kita menghadirkan hal-hal yang dibutuhkan oleh saudara-saudara kita khususnya penyandang disabilitas," kata dia.
Sementara wakil bupati nomor urut 1 Joko Parwoto mengatakan, ia dan calon bupati Endah Subekti Kuntaraningsih memiliki program, yakni Pamong Melayani, Ngayomi, dan program Warga Gayeng Guyub.
Program-program itu untuk memperluas kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas seusai dengan Undang-Undang nomor 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas bahwa pekerja penyandang disabilitas minimal 2 persen dari jumlah pegawai pada BUMD/BUMN, dan minimal 1 persen untuk perusahaan swasta.
"Ini harus dipenuhi selanjutnya peningkatan kapasitas pegawai peningkatan produktivitas dan kinerja pelayanan inklusif dan selanjutnya pembentukan unit layanan khusus dan tim respon cepat untuk pelayanan kelompok rentan," kata Joko.
Cabup nomor urut 2 Sutrisna Wibawa mengatakan, disabilitas harus mendapatkan pelayanan khusus, kuncinya adalah memberikan pelayanan prima kepada disabilitas. Tidak hanya layanan pemerintah.
"Disabilitas lebih banyak layanan-layanan di luar kedinasan, keperluan kedinasan itu hanya terbatas maka diperlukan layanan khusus dalam kehidupan sehari-hari baik di tempat-tempat umum maupun juga di tempat-tempat wisata," kata Sutrisna yang berpasangan dengan Sumanto.
"Jadi kata kuncinya adalah bagaimana kita melayani disabilitas itu dengan baik di kendaraan misalnya yang kita tahu di kota terutama kota besar tersedia layanan khusus tersedia tempat duduk khusus sehingga nyaman," ucap dia.
Ketua KPU Gunungkidul, Asih Nuryanti, menjelaskan bahwa tema debat ketiga adalah Menuju Tata Kelola Pemerintah Kabupaten Gunungkidul yang Berintegritas dengan Penguatan Teknologi Informasi dan Penegakan Hukum yang Berkeadilan. Debat terakhir ini diikuti oleh pasangan calonBupati dan Wakil Bupati.
